Pencarian

DPPI mempunyai tugas membantu BPIP dalam menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta

Dalam Peraturan BPK ini yang dimaksud dengan: 1. Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara INDONESIA secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan

(1) Penerapan Kurikulum Pendidikan Karakter dilakukan dengan tujuan mewujudkan generasi yang memiliki budi pekerti yang baik, memiliki keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mencintai budaya Sunda, memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, dan cinta tanah air. (2) Tujuan seba

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana. (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. santunan duka cita; b. santunan kecacatan; c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan d. bantuan pemenuhan kebutuhan da

(1) Penerapan Kurikulum Pendidikan Karakter dilakukan dengan tujuan mewujudkan generasi yang memiliki budi pekerti yang baik, memiliki keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mencintai budaya Sunda, memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, dan cinta tanah air. (2) Tujuan seba

Arah kebijakan Pembangunan untuk penguatan struktur Industri Pariwisata terutama industri kreatif di daerah adalah: a. mengembangkan keberagaman usaha kuliner khas cita rasa masyarakat Daerah pada setiap wilayah destinasi; b. mengembangkan saling hubungan keterkaitan usaha kuliner deng

Strategi untuk penguatan struktur Industri Pariwisata dan industri kreatif di wilayah destinasi adalah sebagai berikut: a. meningkatkan keterampilan pengelolaan atau manajemen usaha kuliner khas masyarakat nagari di Daerah; b. meningkatkan kualitas cita rasa melalui perlombaan masakan t

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana. (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. santunan duka cita; b. santunan kecacatan; c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan d. bantuan pemenuhan kebutuhan da

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana. (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. santunan duka cita; b. santunan kecacatan; c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan/atau d. bantuan pemenuhan kebutuhan das

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk: a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara; b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air; c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa INDONESIA; dan d. m

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah, yang merupakan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat daerah serta strategi untuk mencapainya.

(1) Penerapan Kurikulum Pendidikan Karakter dilakukan dengan tujuan mewujudkan generasi yang memiliki budi pekerti yang baik, memiliki keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mencintai budaya Sunda, memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, dan cinta tanah air. (2) Tujuan seba

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang. Ditetapkan di Malang pada tanggal 25 November 2015 WALIKOTA MALANG, ttd. MOCH. ANTON Diundangka

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang. Ditetapkan di Malang pada tanggal 25 November 2015 WALIKOTA MALANG, ttd. MOCH. ANTON Diundangka

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan yang bersifat lanjutan bagi korban bencana. (2) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pembiayaan perawatan di puskesmas dan/atau rumah sakit; b. santunan duka cita; c. santunan kecacatan; d. pinjaman lu

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang. Ditetapkan di Malang pada tanggal 10 September 2015 WALIKOTA MALANG, ttd. MOCH. ANTON Diundangka

(1) Pendidikan SD mempunyai fungsi: a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur; b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air; c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan me

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban. (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. santunan duka cita; b. santunan kecacatan; c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; e. biaya per

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk: a. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara; b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air; c. memperkuat usaha terwujudnya tujuan pengaturan Keistimewaan DIY sebag

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana. (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. santunan duka cita; b. santunan kecacatan; c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.