Pencarian

**(1) BLU BPDLH menyampaikan laporan kinerja Pengelolaan** Dana Lingkungan Hidup kepada Direktur Jenderal secara semesteran. **(2) Dalam ha! diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta** BLU BPDLH untuk menyampaikan laporan lain terkait Pengelolaan Dana Lingkunga

**(1) BLU BPDLH melakukan monitoring dan evaluasi terhadap** Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. **(2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana** dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama BLU BPDLH dapat: - membentuk tim teknis; dan/ atau www.jdih.kemenkeu

**(1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola** Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan merupakan imbalan atas jasa layanan pengelolaan dana lingkungan hidup dan jasa program perlindungan dan pengelolaan lingkungan

**(1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola** Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan terdiri a tas: - tarif layanan kerj a sama pengelolaan dana lingkungan hidup; dan - tarif layanan pembiayaan usaha kehutanan d

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Kementerian Keuangan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: - bidang lingkungan hidup; - bidang sanitasi; dan/ atau - bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 9 --- - 9 -

Dalam hal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan terlambat menyampaikan data daerah penghasil, data dasar penghitungan bagian daerah penghasil DBH SDA dan data pendukung sesuai batas

**(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan** pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan melakukan penghitungan alokasi Dana Bantuan BLPS untuk provinsi, kabupaten, dan kota. **(2) Penghitungan alokasi Dana Bantuan BLPS sebagaimana** dimaksud dal

Deputi Bidang Penegakan Hukum dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Deputi IV, adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan adalah unsur pembantu Kepala dalam menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BAPEDAL di bidang pengendalian pencemaran lingkungan Hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BAPEDAL di bidang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, penegakan dan penerapan baku mutu lingkungan, pemulihan lingk

(1). Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. (2). Sasaran Pengelolaan kawasan lindung adalah: a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa; b.

Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri wajib mematuhi ketentuan-ketentuan tentang lingkungan hidup dan Tata Tertib Kawasan Industri,

www.hukumonline.com i. latihan militer. Pasal 15 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 TAHUN 2017 (1) Kerja sama berupa pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi dan pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huru

www.hukumonline.com i. latihan militer. Pasal 15 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 TAHUN 2017 (1) Kerja sama berupa pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi dan pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huru

www.hukumonline.com i. latihan militer. Pasal 15 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 TAHUN 2017 (1) Kerja sama berupa pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi dan pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huru

www.hukumonline.com Persyaratan Pasal 26 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 TAHUN 2017 Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan permohonan kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan kepada Mente

www.hukumonline.com Persyaratan Pasal 26 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 TAHUN 2017 Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan permohonan kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan kepada Mente