Pencarian

Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada matra: a. pelindungan dan pengelolaan kualitas air dan Air Laut; b. pelindungan dan pengelolaan kualitas udara; c. pelindungan dan pengelolaan fun

Perencanaan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui tahapan: a. inventarisasi Lingkungan Hidup; dan b. penyusunan dan penetapan RPPLH.

(1) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: a. potensi dan ketersediaan; b. jenis yang dimanfaatkan; c. bentuk penguasaan; d. pengetahuan pengelolaan

(1) Hasil inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar dalam penyusunan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. (2) Penyusunan Daya Dukung Lingkungan

Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan RPPLH.

(1) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) dan Pasal 74 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria kelayakan yang meliputi: a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan RTR, RDTR Ibu Kota Nusantara, dan/atau ketentuan peratur

Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 wajib memenuhi persyaratan berupa: a. berkedudukan pada kedeputian yang membidangi urusan Lingkungan Hidup; b. memiliki personel yang khus

Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas: a. melakukan penilaian Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL RPL; b. menandatangani berita acara kesepakatan Formulir Kerangka

Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas: a. menerima Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan Per

(1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam 113 ayat (2) huruf c, dengan tahapan: a. penerimaan permohonan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL, dan perubahan Persetujuan

(1) Kepala mewajibkan audit Lingkungan Hidup kepada: a. Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau b. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundan

(1) Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 dilaksanakan oleh auditor Lingkungan Hidup. (2) Auditor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompe

Pelaksanaan audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya: a. konservasi sumber daya alam; b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau c. pelestarian fungsi atmosfer. (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan: a. pelindunga

(1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dalam melakukan Pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif berdasarkan kode etik. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip: a. integritas; b. profesionalis

(1) Sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a digunakan dalam: a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; b. pengisian Formulir Kerangka Acuan; c. pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan; d. penyusunan dokumen Andal dan

(1) Status Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf c digunakan untuk merekam dan menggambarkan data dan informasi Lingkungan Hidup secara komprehensif sebagai acuan pengambilan keputusan. (2) Otorita Ib

(1) Aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pemenuhan aspek lingkungan hidup dilakukan dengan menggunakan produk ramah lingkungan hidup atau kri

Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetap menduduki dan melaksanakan tugas jabatan serta menerima tunjangan jabatannya sampai dengan selesai