Pencarian

PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 4 dimanfaatkan untuk setiap 1 (satu) orang pribadi atas perolehan 1 (satu) rumah tapak a tau 1 (satu) unit hunian rumah susun.

Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi: - warga negara Indonesia yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan; dan - warga negara asing yang memiliki nomor pokok wajib pajak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan

**(1) PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 2 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan se besar: - 100% (seratus persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunia

**(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan** rumah tapak dan/ atau unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib membuat: - Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - laporan realisasi PPN ditanggung Pemerint

Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menagih PPN yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika diperoleh data dan/ atau informasi yang menunjukkan: - objek yang diserahkan bukan merupakan rumah tapak atau unit hunian rumah susun sebagaimana dim

( 1) Kem en terian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman menyampaikan data rumah tapak dan unit hunian rumah susun, termasuk data berupa berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan registrasi kode identi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: - terhadap penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertamb

**(1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5** ayat (2) huruf a terdiri atas unit kompetensi yang meliputi kemampuan untuk: - menerapkan prinsip-prinsip penganggaran dalam pengelolaan APBN; - melakukan analisis bahan dan materi penyusunan dokumen APBN

**(1) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi: - Analisis Penyelesaian Masalah/ Problem Saving Analysis; - Perbaikan Kualitas/ Quality Improvement; - Orientasi kepada pemangku kepentingan/ Stakeholder Orientation;

**(1) Kompetensi Sosial Kultural, dimaksud dalam Pasal 5 ayat** **(2) huruf c meliputi:** - Tanggap/Kepekaan Budaya (Cultural Awareness) ; - Hubungan Sosial (Social Relationship) - Tanggap/Kepekaan Konflik ( Conclict Awareness) - Pengendalian Diri ( Selft Controlli

**(1) Peserta Uji Kompetensi untuk PNS yang akan menduduki** JFAA melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, harus telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan fungsional penjenjangan Analis Anggaran Pertama/ Ahli Pertama. **(2) Peserta Uji K

**(1) Calon peserta Uji Kompetensi yang telah memenuhi** persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan ### Pasal 10, diusulkan oleh paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepagawaian pada unit masing-masing kepada Penyelenggara Uji Kom

( 1) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi: - Pelatihan fungsional penJenJangan Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama; - Pelatihan fungsional penjenjangan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda; dan - Pelatihan fungsional penJenJangan Analis

Standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: - penetapan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai penyalur pembiayaan ultra mikro; - kerjasama penyaluran pembiayaan ultra mikro dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan - kerj

Standar pelayanan minimum Pusat Investasi Pemerintah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**(1) Berdasarkan pen er bi tan SBN sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur J enderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permintaan . pembukaan rekening kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. **(2) Berdasarkan permintaan sebagaimana d

**(1) Dalam hal Rekening Khusus Penanganan Pandemi** COVID-19 dan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak digunakan lagi dalam pengelolaan dana www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 7 --- - 7 - untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan

Pembukaan Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penutupan Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Indonesia.

Mekanisme pemindahbukuan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik BUN.