Pencarian

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20

Ketentuan Pasal 238 dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pe

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T

Untuk mempermudah masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam melakukan investasi pada sektor tertentu yaitu penanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beber

…Usaha yang didirikan berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan berakhir jangka waktu berdirinya Badan Usaha; d. Perizinan Berusaha yang sedang dalam proses permohonan, diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Peng

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Penjelasan Pasal 78A Penetapan melalui pe

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tahapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah ini, penyelesaiannya dilaksanakan sesu

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat(2)... SK No250036A --- PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PerLinan Berusaha yang diatur

…undangan tersebut" yaitu contoh, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan melakukan perubahan dan/atau pencabutan te

Ayat (l) Cukup jelas. Ayat (21 Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum. Ayat (s) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Contoh 2: Undang-Undang Nomor 1l Tahun 202O tentang Cipta Kerja PasaJ22 Angka 1

Ayat (1) Ketentuan ini merupakan bagian dari kewajiban menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada Menteri sesuai ketentuan Pasal 94 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Pasal 68 angka 15 Undang- Undang Nomo

Cukup jelas. Pasal I2 Avat (1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja, ditetapkan bahwa tindakan administratif beru

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha” adalah izin usaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha sebagai legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk izin lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan seb

Huruf a Cukup jelas. www.peraturan.go.id --- No. 6617 -64- Huruf b Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 184 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perub

…Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan; Menginga

Untuk mempermudah masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam melakukan investasi pada sektor tertentu yaitu penanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beber

…Usaha yang didirikan berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan berakhir jangka waktu berdirinya Badan Usaha; d. Perizinan Berusaha yang sedang dalam proses permohonan, diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Pen

**(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini** diselenggarakan berdasarkan asas: - pemerataan hak; - kepastian hukum; - kemudahan berusaha; - kebersamaan; dan - kemandirian. (21 Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Cipta <