Pencarian

(1) Penerimaan Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, berupa: - Penerimaan Perpajakan; - PNBP; - Penerimaan Pembiayaan; - Penerimaan Hibah; dan --- - Penerimaan Negara lainnya. (2) Penerimaan Negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mel

**(1) PKP Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan** Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. **(2) PPN yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Instansi Pemerintah untuk Masa Pajak sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap menggunakan NPWP Bendahara Pengeluaran, NPWP Bendahara Penerimaan, danjatau NPWP Bendahara Desa yang

**(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota** KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan st

…diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. 1. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan paj ak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan per

**(1) Komwasjak melaksanakan tugas membantu Menteri** dalam melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi yang bersifat strategis terhadap kebijakan dan administrasi Perpajakan pada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan C

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diub

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaima

…yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. 1. Pelaksana Pengadaan adalah Tim Pengadaan a tau Agen Pengadaan yang ditetapkan/ ditunjuk oleh Menteri selaku PA untuk melaksanakan proses pe

**(1) PKP Instansi Pemerintah yang melakukan** penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. **(2) PPN yang terutang sebag

Pelaporan tanda bukti penerimaan sumbangan dan/ atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang disampaikan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang U saha Pertambangan Mineral sampai den

**(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan** atau ketetapan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan berbentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berdasarkan Dokumen Elektronik yang telah ditindaklanjuti

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemblokiran dan/ atau pembukaan blokir atas penggunaan Tanda Tangan Elektronik untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik oleh Wajib Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut: - sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mente

**(1) Produsen dan/atau Importir yang memenuhi ketentuan** sebagai pengusaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat memilih dan melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta melakukan pemungut

**(1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Komite Pengawas Perpajakan berwenang: www.jdih.kemenkeu.go.id i --- --- Page 4 --- -4- - meminta keterangan, data dan/ atau informasi kepada instansi yang melakukan p

…dimaksud dengan: 1 . Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

( 1) Pada tahap Eksplorasi dan Eksploitasi sampai dengan saat dimulainya Produksi Komersial, Kontraktor diberikan fasilitas perpajakan meliputi: - Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atas: 1. per

( 1) Biaya Beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. (2) Penghasilan berupa Beasiswa dari subjek pajak dan/ atau bukan subjek pajak yang memen

…Keperluan Perpajakan (Tax Information Exchange Agreement); - konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) ; - Persetujuan Multilateral Antar-Pejabat yang Berwenang un