Langsung ke konten

Pencarian

PERPUSNAS 11/2024 Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini, yang dimaksud dengan: 1. Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan yang selanjutnya disebut Fasilitasi Akses adalah pemberian fasilitas untuk melakukan pemerolehan, penggunaan, pengubahan format, penggandaan format, pengumuman, pendistribusian format, dan/atau peng

PP 14/1986 Pasal 8

(1) Untuk dapat menjadi anggota Dewan harus dipenuhi syarat-syarat: a. warga negara Republik INDONESIA; b. bertempat tinggal dalam wilayah Republik INDONESIA; c. setia kepada Negara dan haluarn Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. mempunyai keahlian, kecakapan, pengalaman di bidang hak c

PP 14/1987 Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : a. Menteri adalah Menteri yang membawahkan bidang Pekerjaan Umum. b. Departemen adalah Departemen yang mempunyai fungsi dan tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum. c. Pekerjaan Umum adalah sebagian dari fu

PP 16/2020 Pasal 3

**(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan Pemohon dengan melengkapi** persyaratan. **(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:** - tanggal, bulan, dan tahun permohonan; - nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pencipta, Pe

PP 16/2020 Pasal 6

Pemohon pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait harus melampirkan dokumen kelengkapan berupa: - fotokopi identitas Pemohon; - fotokopi salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, jika Pemohon merupakan badan hukum; - contoh Ciptaan, Produk Hak Terkait

PP 1/1989 Pasal 10

Penilaian bahwa suatu ciptaan penting dan bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan penelitian dan pengembangan, sehingga karenanya perlu untuk diterjemahkan dan atau diperbanyak di wilayah Negara Republik INDONESIA, dilakukan oleh Menteri Kehakiman dengan memperhat

PP 1/1989 Pasal 13

(1) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri Kehakiman MENETAPKAN persetujuan atau penolakan terhadap usul dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12. (2) Persetujuan atau penolakan terhadap usul dan pertimbangan tersebut, dan penetapan bahwa

PP 20/2017 Pasal 3

**(1) Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pengendalian** Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI dengan cara: - Penegahan berdasarkan kewenangan jabatan pejabat Bea dan Cukai; atau - Penangguhan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan. (2t Pene

PP 23/1999 Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk media karya rekam pita, piringan, dan bentuk media karya rekam lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperu

PP 27/1990 Pasal 9

(1) Isi program kegiatan belajar pendidikan di Taman Kanak-kanak meliputi pengembangan : 1. Moral Pancasila; 2. Agama; 3. Disiplin; 4. Kemampuan berbahasa; 5. Daya pikir; 6. Daya cipta; 7. Perasaan/emosi; 8. Kemampuan bermasyarakat; 9. Keterampilan; 10. Jasmani. (2) Pelaksan

PP 36/2018 Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Lisensi adalah lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,

PP 42/2006 Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut: - surat berharga yang berupa: 1. saham; 1. Surat Utang Negara; 1. obligasi pada umumnya; dan atau 1. surat berharga lainnya yang dapat d

PP 56/2019 Pasal 23

…dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; - mengheningkancipta; - pembacaan naskah Pancasila; - pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan - pembacaan doa. (21 Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Rep

PP 56/2021 Pasal 7

**(1) Pusat data lagu danlatau musik sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat informasi mengenai: - Pencipta, yaitu: 1. penulis notasi dan/atau melodi; 1. penulis lirik; 1. nama samaran Pencipta; dan 1. pengarah musik; - Pemegang Hak Cipta, yaitu: 1. penerbit mu

PP 56/2022 Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, 1/21 --- --- Page 2 --- sosial, dan

PP 62/1990 Pasal 16

(1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi diperlukan: a. Kelengkapan upacara; b. Perlengkapan upacara; c. Urutan acara dalam upacara. (2) Khusus untuk upacara bendera dalam acara kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Repu

PP 65/2013 Pasal 58

**(1) Kekayaan ITB terdiri atas:** - benda tetap, kecuali tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - ben

PP 68/2013 Pasal 80

**(1) Kekayaan UI terdiri atas:** - benda tetap, kecuali tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; - benda berger

PP 75/2019 Pasal 73

**(1) Masyarakat berperan serta menciptakan dan** memajukan ekosistem perbukuan yang sehat. **(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: - mendorong pertumbuhan Pelaku Perbukuan di daerah; - mendorong hubungan yang harmonis dan berkeadilan a

PP 75/2021 Pasal 84

( 1 ) Kekayaan UI terdiri atas: a. benda tetap, kecuali tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. benda bergerak; dan c. kekaya