Pencarian

Dalam hal standar Kinerja Energi dan/atau label tanda hemat Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) belum tersedia, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Peralatan Pemanfaat Energi yang efisien sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar intern

Peralatan Pemanfaat Energi yang memiliki standar Kinerja Energi dan/atau label tanda hemat Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diperoleh melalui pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode: - katalog sektoral hemat Energi yang dapat diakses pada layanan yang d

**(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap laporan** pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. --- --- Page 13 --- - 13 - **(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. **(3) Hasil monitoring

**(1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Menteri melakukan penilaian pelaksanaan Konservasi Energi. **(2) Penilaian pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan intensitas konsu

(1) Badan Usaha BBN yang melakukan pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN. (2) Perizinan berusaha untuk pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan per

Dalam melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Badan Usaha BBN memproduksi atau mengolah bahan nabati, bahan organik lain, dan/atau limbah organik menjadi BBN.

(1) Dalam melakukan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Badan Usaha BBN melakukan: - pembelian bahan nabati, bahan organik lain, dan/atau limbah organik; dan/atau - pembelian bahan pendukung untuk kegiatan pengolahan BBN. (2) Dalam hal terjadi k

Dalam melakukan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dan/atau pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, Badan Usaha BBN menjual, mengangk

Dalam melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Badan Usaha BBN menyediakan fasilitas penyimpanan.

(1) Dalam melakukan ekspor BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Badan Usaha BBN mempertimbangkan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan BBN dalam negeri. (2) Ekspor BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan

Dalam melakukan pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha BBN dilarang melakukan impor BBN.

(1) Dalam melakukan pengusahaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha BBN wajib: - menjamin ketersediaan BBN untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan; - memanfaatkan dan mengutamakan BBN dari produksi dalam negeri; - menjamin dan

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i merupakan data yang terkait dengan pengusahaan BBN, meliputi: --- - data finansial; - data untuk keperluan audit; - data untuk keperluan studi/kajian; dan - data lain yang diperlukan terkait pengusahaan BBN.

(1) Penggunaan langsung BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan penggunaan BBN untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. (2) Penggunaan langsung BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Langsung BBN. (3) Pengguna Langsung

(1) Pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang menghasilkan BBM hasil pencampuran dilakukan oleh Badan Usaha BBM untuk tujuan komersial. (2) Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencampuran BBN dengan BBM dengan

(1) Penjualan BBM hasil pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hanya dilakukan oleh Badan Usaha BBM. --- (2) Ketentuan mengenai penjualan BBM hasil pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan

Badan Usaha BBM dapat melakukan penyimpanan BBN sebelum dilakukan pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

(1) Dalam melakukan pencampuran BBN, Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) memanfaatkan dan mengutamakan BBN dari produksi dalam negeri. (2) Pemanfaatan dan pengutamaan BBN dari produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemamp

Kewajiban pencampuran Biodiesel dengan jenis BBM berupa minyak solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap peruntukan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyediaan dan pemanfaatan Biodiesel dalam keran