Pencarian

…daerah, yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, yang merupakan eksekutif di daerah, sedangkan DPRD baik di daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota merupakan le

…tercantum dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang disetujui PBB Tahun 1948, Deklarasi ILO di Philadelphia Tahun 1944 dan Konstitusi ILO. Dengan demikian semua negara di dunia secara moral dituntut untuk menghormati,

(1) Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J ayat (1) UUD RI 1945). b. tunduk kepada pembatasan yang

Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW, yaitu : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara INDONESIA yang menjadi penduduk setempat; c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD NRI 1945; d. tidak tercela, berkelakuan baik, jujur dan adil; e.

…Tahun 2Q24 darr Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2024, serta dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah, Pemerintah akan melakukan beberapa langkah antara lain: (RKP) a. menyampaikan lap

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. --- 40 Bahwa pasal-pasal <

(1) Upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan pengibaran bendera dan sekurang- kurangnya memuat pembacaan teks Pembukaan UUD Negara www.djpp.kemenkumham.go.id Republik INDONESIA 1945, Pancasila, Doa dan/atau diiringi dengan la

(1) Upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan pengibaran bendera dan sekurang- kurangnya memuat pembacaan teks Pembukaan UUD Negara www.djpp.kemenkumham.go.id Republik INDONESIA 1945, Pancasila, Doa dan/atau diiringi dengan la

(1) Penghitungan hasil tes ujian dinas tingkat I didasarkan perkalian antara hasil nilai masing-masing sub tes dengan prosentase bobot dengan nilai maksimal 100% (seratus persen). (2) Nilai kelulusan berdasarkan nilai tertimbang yang diperoleh dari nilai keseluruhan ≥ 65 (enam puluh lima) dengan mem

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blitar. 2. Pemerintah Pusat adalah Presisden Republik INDONESIA yang memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara

(1) Penyelenggaraan Ujian Dinas melalui: a. pemberian materi Ujian Dinas; dan b. pelaksanaan tes. (2) Materi Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas materi Ujian Dinas tingkat I dan materi Ujian Dinas tingkat II. (3) Materi Ujian Dinas tingkat I sebagaimana dimaksud pada

(1) Penghitungan hasil tes Ujian Dinas tingkat II didasarkan perkalian antara hasil nilai masing-masing sub tes dengan prosentase bobot dengan nilai maksimal 90% (sembilan persen). (2) Prosentase bobot penilaian makalah dengan nilai maksimal 10% (sepuluh persen). (3) Nilai kelulusan berdasarkan nila

…Penyelenggaraan UKPPI melalui: a. pemberian materi UKPPI; dan b. pelaksanaan tes. (2) Materi UKPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas materi UKPPI Strata-2/S-2, UKPPI tingkat Strata-1/S-1/D-IV, dan UKPPI tingkat Sarjana Muda/D- III. (3) Materi UKPPI sebagaimana dimaksud pada ay

(1) Anggota Satuan Pengawasan Internal berjumlah 5 (lima) orang yang memiliki kemampuan/keahlian di bidang : a. akuntansi/keuangan; b. sumber daya manusia; c. manajemen aset; d. hukum; dan e. ketatalaksanaan. (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan Internal: a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Ya

(1) Persiapan pelaksanaan Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan sebagai berikut: a. Kelengkapan penyiapan upacara bendera yang meliputi: 1. penetapan Inspektur Upacara dan Petugas Upacara; 2. susunan agenda upacara; 3. teks Pancasila; 4. teks Pembukaan UUD Negar

(1) Persiapan pelaksanaan Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan sebagai berikut: a. kelengkapan penyiapan upacara bendera yang meliputi: 1. penetapan petugas upacara; 2. penetapan pejabat sebagai Inspektur Upacara; 3. penetapan peserta upacara; 4. susunan agenda upacara; 5. t

(1) Persiapan pelaksanaan Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan sebagai berikut: a. kelengkapan penyiapan upacara bendera yang meliputi: 1. penetapan petugas upacara; 2. penetapan pejabat sebagai Inspektur Upacara; 3. penetapan peserta upacara; 4. susunan agenda upacara; 5. t