Pencarian

Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Penjelasan Pasal 8 Cukup jelas. Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Perl

Pada lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lingkungan Negara anggota mengesahkan dan menerapkan strategi lingkungan hidup secara proaktif di semua tingkat operasi pos dan mempromosikan kepedulian lingkungan dalam layanan pos.

Di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, paling sedikit dilakukan terhadap komponen: - udara; - energi; - kebisingan; - air; - tanah; dan - air limbah dan limbah padat.

Kewajiban menjamin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf n dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup bertujuan untuk menyediakan fasilitas pendanaan secara berkesinambungan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dilakukan melalui kegiatan: - penghimpunan dana; - pemupukan dana; dan - penyaluran dana.

**(1) Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh BLU BPDLH. **(2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Lingkungan** Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLU BPDLH menerapkan manajemen r

Dalam melaksanakan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, BLU BPDLH membuka rekening pada Bank Umum dan/ atau rekening pada Bank Kustodian/Trnstee sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 7 --- - 7 -

**(1) Dalam Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Direktur** Utama BLU BPDLH menyusun ketentuan teknis mengenai mekanisme: - penerapan manajemen risiko; - penunjukan Bank Kustodian/Trustee; - penghimpunan dana; - pemupukan dana; - penyaluran dana dalam bent

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagai Badan Layanan Umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada standar pelayanan mm1mum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Pasal3 Standar pelayanan mm1mum Badan Pengelo

**(1) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup menyusun** laporan pelaksanaan standar pelayanan minimum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang paling sedikit memuat: - realisasi; dan - evaluasi, atas pelaksanaan standar pelayanan mm1mum

**(1) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup** merupakan unit organisasi non-Eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. **(2) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup berada di** bawah dan bertanggung

Menteri Negara Lingkungan Hidup terdiri dari: - Sekretariat Menteri Negara; - Deputi Bidang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup; - Deputi Bidang Sosial Ekonomi Lingkungan; - Deputi … - Deputi Bidang Hukum

Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Deputi I, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bapedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Pasal 12 …

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Deputi II, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Bepedal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Pasal 15 …

(1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup, yang dibentuk dengan Keputusan PRESIDEN ini dan selanjutnya disebut BAPEDAL, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) BAPEDAL dipimpin oleh seorang