Pencarian

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sekurang-kurangnya meliputi: - pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya; - mengheningkan cipta; - pembacaan naskah Pancasila; - pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Neg

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi: - pengibaran . . . www.djpp.depkumham.go.id --- --- Page 15 --- - 15 - - pengibaran bendera negar

…Untuk itu kepada Dewan Hak Cipta diberi fungsi membantu Pemerintah dalam penyiapan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan baik dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan ataupun dalam perumusan kebijaksanaan tentang tindakan dan langkah yang harus diambil. Terma

…Non Departemen, dan wakil dari organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta. (2) Susunan keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: - Ketua merangkap anggota : Menteri Kehakiman; www.hukumonline.com DIVA | DIUNDU

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hak moral dari pencipta” adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta. Ayat (2) Cukup jelas. www.peraturan.go.id --- No. 6334

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Hak Kekayaan Intelektual berupa biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Hak Cipta, biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Desain Industri, biaya (jasa) penerbitan Ser

…dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a sekurang- kurangnya meliputi: - pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; - mengheningkan cipta; - pembacaan naskah Pancasila; - pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

…dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a sekurang- kurangnya meliputi: - pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; - mengheningkan cipta; - pembacaan naskah Pancasila; - pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

(1) Laporan tindak lanjut hasil pengawasan teknis atas Penyelenggaraan SPAM secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. (2) Laporan tindak lanjut hasil pengawasan teknis atas Penyelenggaraan SPAM di daerah provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur. (3) Laporan tindak lanj

…tentang Hak Cipta. 1. Hak moral dan hak ekonomi lagu dan/atau musik; 2. Hak ekonomi di bidang lagu dan latau musik dieital: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Sistem. . . SK No 0777Lt C FRES IDEN REPUBLIK INDONESIA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 3. S

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "manajemen hak digital" adalah hiponim yang merujuk pada teknologi pengaturan akses yang digunakan oleh para penerbit atau pemegang hak cipta untuk membatasi penggunaan suatu media atau alat digital.

Penerbit berkewajiban: a. memiliki izin usaha penerbitan; b. memberikan imbalan jasa atas Naskah Buku yang diterbitkan kepada pemegang hak cipta; c. memberikan data dan informasi penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada pemegang hak cipta; d. mencantumkan ha

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "tanpa memiliki Perizinan Berusaha" dalam ayat ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanpa perizinan di bidang kehutanan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{a.

Pasal 60 (1) Penyelenggara menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM kepada pemerintah satu kali dalam satu bulan sebagai berikut: a. Penyelenggara tingkat Kabupaten/Kota menyerahkan laporan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; b. Penyelenggara tingkat Provinsi menyerahkan

…penjualan (sales contract), faktur (invoice), letter of credit (L/ C), atau dokumen transaksi pembayaran yang sejenis; dan - dokumen yang berkaitan dengan Mate1i Substar:si nilai pabean yang diajukan, dapat berupa: 1. perjanjian/kontrak (assist. royalti, 111erek dagang, lisensi, hak

**(1) Penghapusan dapat dilakukan terhadap BMN berupa:** - tanah clan/atau bangunan; www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 17 --- - 17 - - selain tanah dan/atau bangunan. yang berada pada Pengelola Barang/ Pengguna Barang. **(2) BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana**

…penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan, tidak akan melebihi 10 persen dari jumlah bruto royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 3. Istilah royalti yang digunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran-pembayaran baik secara periodik atau tidak, dan dengan nama atau bentuk atau nama apa

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Perdata; 3. Direktorat Pidana; 4. Direktorat Tata Negara; 5. Direktorat Pembinaan Hukum Internasional; 6. Direktorat Paten dan Hak Cipta; 7. Direktorat Penyuluhan Hukum.