Pencarian

**(1) Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan** kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi menjadi barang milik negara atau barang milik daerah. www.peraturan.go.id --- --- Page 7 --- 2021, No.77 -7- **(2) Hak cipta atas Kar

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. 1. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan

**(1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara** Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. **(2) Bentuk layanan publi

**(1) Menteri melakukan pencatatan lagu dan/atau musik** berdasarkan permohonan. **(2) Permohonan pencatatan lagu dan/atau musik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik kepada Menteri oleh: - Pencipta; - Pemegang Hak Cipta; - pemilik Ha

**(1) Pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 5 dikelola oleh Direktorat Jenderal. **(2) Pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh: - LMKN sebagai dasar Pengelolaan Royalti; dan - Pencipta, Pemegang H

**(1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara** Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. **(2) Perjanjian Lisensi sebagaimana d

**(1) LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang** melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK. **(2) S

**(1) Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 13 digunakan untuk: - didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK; - dana operasional; dan - dana cadangan. **(2) Royal

Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran Royalti, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi.

**(1) LMKN dapat menggunakan dana operasional sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(2) Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) termasuk untuk bantuan pembayaran iuran jaminan sosial bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik H

**(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan verifikasi terhadap** laporan yang telah diregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). **(2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual** ata

**(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan** penutupan situs internet atau pemblokiran atau Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait untuk sebagian atau seluruh konten berdas

Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat pula dilakukan karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila terdapat bukti yang cukup bahwa barang tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta.

**(1) Pengendalian impor atau ekspor barang yang diduga merupakan** hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, selain merek dan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. **(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi p

**(1) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak** lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah Pemegang Hak Cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat seba

--- --- Page 9 --- PRESIDEN - 9 - Jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta sebagaimana dimaksud dalam: - Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu; - Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas ciptaan yang bersan

**(1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung** maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia. **(2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga,** perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Kantor Hak Cipta

**(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga** Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Cipta, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undan

**(1) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak** lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah Pemegang Hak Cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat seba

--- --- Page 9 --- PRESIDEN - 9 - Jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta sebagaimana dimaksud dalam: - Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu; - Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas ciptaan yang bersan