Langsung ke konten

Pencarian

UU 19/2002 Pasal 54

**(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar** Umum Ciptaan, pencatatan pengalihan Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai

UU 19/2002 Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

UU 19/2002 Pasal 67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk: - mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam

UU 19/2002 Pasal 71

**(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,** Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang

UU 22/2022 Pasal 71

**(1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64** ayat (3) huruf c merupakan upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan keadaan kondisi pasca gangguan keamanan dan ketertiban. **(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dilakukan melalui cipta kondisi di Rutan dan Lapas.

UU 22/2022 Pasal 79

**(1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73** ayat (3) huruf c merupakan upaya untuk memperbaiki dan mengembalikan keadaan kondisi pasca gangguan keamanan dan ketertiban. **(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dilakukan melalui cipta kondisi di LPAS dan LPI(A.

UU 24/1997 Pasal 38

(1) Lembaga penyiaran wajib memiliki hak siar untuk setiap mata acara yang disiarkan. (2) Kepemilikan hak siar harus dicantumkan secara jelas dalam penjelasan mata acara. (3) Setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan Undang-undang tentang Hak Cipta. Bagian…

UU 2/2008 Pasal 12

Partai Politik berhak: - memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara; --- --- Page 7 --- PRESIDEN - 7 - - mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri; - memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Pol

UU 31/2002 Pasal 8

Partai politik berhak: - memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara; - mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri; - memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya dari Departemen Kehakiman sesuai dengan p

UU 6/1982 Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya. Bagian Keempat Pemegang Hak Cipta Benda Budaya Nasional

UU 6/1982 Pasal 15

**(1) Untuk kepentingan nasional, tiap terjemahan dari ciptaan berbahasa asing ke dalam bahasa** Indonesia atau bahasa daerah tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan ketentuan sebagai berikut : - ciptaan berasal dari negara lain sedikitnya 3 (tiga) tahun sejak diterbitka

UU 6/1982 Pasal 17

**(1) Pengumuman sesuatu ciptaan melalui penyiaran radio atau televisi yang diselenggarakan oleh** Pemerintah untuk kepentingan nasional dapat dilakukan dengan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan bahwa kepada pemegang hak cipta i

UU 6/1982 Pasal 19

Dalam hal suatu potret dibuat : - tanpa persetujuan dari orang yang dipotret; - tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; - tidak untuk kepentingan yang dipotret. maka pemegang hak cipta atas potret itu tidak boleh mengumumkannya, apabila pengumuman itu bertentangan

UU 6/1982 Pasal 37

**(1) Perubahan nama atau perubahan alamat dari orang atau suatu badan hukum yang namanya** tercatat. dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, dicatat dalam daftar umum ciptaan atas permintaan tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta yang

UU 6/1982 Pasal 38

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena: - penghapusan atas permohonan orang, suatu badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta; - lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan mengingat Pasal 27 dan Pasal 28; - dinyat

UU 9/2010 Pasal 19

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sekurang-kurangnya meliputi: - pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya; - mengheningkan cipta; - pembacaan naskah Pancasila; - pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Neg

UU 9/2010 Pasal 20

Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 18 sekurang-kurangnya meliputi: - pengibaran . . . www.djpp.depkumham.go.id --- --- Page 15 --- - 15 - - pengibaran bendera negar

PP NO/14-7 Pasal 3

…Untuk itu kepada Dewan Hak Cipta diberi fungsi membantu Pemerintah dalam penyiapan dan pengolahan bahan-bahan yang diperlukan baik dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan ataupun dalam perumusan kebijaksanaan tentang tindakan dan langkah yang harus diambil. Terma

PP NO/14-7 Pasal 4

…Non Departemen, dan wakil dari organisasi menurut bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan hak cipta. (2) Susunan keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: - Ketua merangkap anggota : Menteri Kehakiman; www.hukumonline.com DIVA | DIUNDU

PP NO/14-7 Pasal 5

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1989 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan sehari-hari ditetapkan adanya Pelaksana Harian yang terdiri dari: - Ketua : Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman; - Sekretaris : Direktur Hak Cipta