Langsung ke konten

Pencarian

PP 152/2000 Pasal 11

(1) Semua kekayaan dalam segala bentuk, termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, dan benda di luar tanah tercatat sah sebagai hak milik universitas; (2) Kekayaan intelektual terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki sepenuhnya atau

PP 155/2000 Pasal 16

(1) Semua kekayaan dalam segala bentuk, termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, dan berada di luar tanah tercatat sah sebagai hak milik institut; (2) Kekayaan intelektual terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki sepenuhnya atau s

PP 16/2020 Pasal 10

Pemohon perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus melampirkan dokumen kelengkapan berupa: - fotokopi identitas Pemohon; - fotokopi salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, jika Pencipta, Pemegang Hak Cipta

Pemohon perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus melampirkan dokumen kelengkapan berupa: - fotokopi identitas Pemohon; 4 / 12 --- --- Page 5 --- www.hukumonline.com/pusatdata - fotokopi salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat

PP 16/2020 Pasal 25

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, permohonan pencatatan Ciptaan, perubahan dan penarikan kembali permohonan, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik Hak Cipta, dan penghapusan pencatatan Ciptaan, yang telah diajukan sebelum Peraturan

PP 1/1989 Pasal 2

Untuk kepentingan kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan, Pemerintah dapat minta, dan jika tidak bersedia membebankan kewajiban, kepada pemegang Hak Cipta sesuatu ciptaan yang selama 3 (tiga) tahun sejak diumumkan dimanapun juga belum diterjemahk

PP 20/2017 Pasal 2

(l) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengendalian Impor atau Ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI. (21 HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada: - merek; - hak cipta dan hak te

PP 20/2017 Pasal 7

**(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penegahan atas** barang Impor atau Ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI berupa merek atau hak cipta. **(2) Pejabat .** --- --- Page 6 --- ,-..a. i;.v:_, PRESIDEN -6- (21 Pejabat Bea dan Cukai

PP 23/1998 Pasal 2

(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang berupa sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Karya Nusantara yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 1970. (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara

PP 27/1990 Pasal 3

Pendidikan prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

PP 27/2019 Pasal 6

**(1) Pelaksanaan Fasilitasi Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tetap** memperhatikan hak moral dari pencipta. **(2) Fasilitasi Akses yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dianggap sebagai** pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebut

PP 28/2019 Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Kekayaan Intelektual berupa biaya fiasa) penerbitan Sertifikat Hak Cipta, biaya fiasa) penerbitan Sertifikat Desain Industri, biaya fiasa) penerbitan Sertifikat De

PP 36/2018 Pasal 15

**(1) Menteri menerbitkan surat pencatatan perjanjian Lisensi dan memberitahukan kepada Pemohon** dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai. **(2) Menteri mencatat perjanjian Lisensi dalam:** - daftar umum desain indus

PP 37/2009 Pasal 25

**(1) Dosen memperoleh perlindungan hak atas** kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(2) Hak atas kekayaan intelektual sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) meliputi hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, hak ra

PP 55/2021 Pasal 5

**(1) Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan** kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi menjadi barang milik negara atau barang milik daerah. (21 Hak cipta atas Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berubah k

PP 56/2019 Pasal 23

Tata urutan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan memperingati Hari U1ang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan sebagai berikut: - mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam dan sirine; - pembacaan Teks Proklamasi; - mengheningkan cipta;

PP 56/2021 Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1 Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. 2 Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan p

PP 56/2021 Pasal 3

**(1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara** Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. komersia-l 12) Bentuk layan

PP 56/2021 Pasal 4

**(1) Menteri melakukan pencatatan lagu danlatau musik** berdasarkan permohonan. **(2) Permohonan pencatatan lagu dan/atau musik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik kepada Menteri oleh: - Pencipta; - Pemegang Hak Cipta; - pemilik Hak Terkait; atau

PP 56/2021 Pasal 6

**(1) Pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 5 dikelola oleh Direktorat Jenderal. (21 Pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh: - LMKN sebagai dasar Pengelolaan Royalti; dan - Pencipta, Pemegang Hak Cipta, p