Pencarian

## Pasal 1 ### DEFINISI Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. **Industri pelapisan logam** adalah industri yang bergerak dalam bidang pelapisan suatu benda logam atau plastik dengan logam lain untuk menghasilkan ketahanan terhadap korosi atau peningkatan sifat fisik ata

## Pasal 2 ### TUJUAN PERATURAN Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan mengenai baku mutu air limbah kepada: a. **Gubernur** dalam menetapkan baku mutu air limbah yang lebih ketat; dan b. **Penyusun dokumen Amdal, UKL-UPL**, atau dokumen kajian pembuangan air limbah d

## Pasal 3 ### CAKUPAN USAHA DAN KEGIATAN **(1)** Usaha dan/atau kegiatan yang baku mutu air limbahnya diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari: a. industri pelapisan logam dan galvanis → [[#LAMPIRAN_1|Lampiran I]] b. industri penyamakan kulit → [[#LAMPIRAN_2|Lampiran II]] c. i

## Pasal 4 ### KEWAJIBAN GUBERNUR **(1)** Gubernur sesuai dengan kewenangannya **wajib menjamin** daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan peruntukannya tidak terlampaui akibat dari pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

## Pasal 5 ### KEWAJIBAN BUPATI/WALIKOTA Terhadap baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6), **bupati/walikota wajib menggunakannya** dalam menerbitkan izin pembuangan air limbah ke sumber air, kecuali diper

## Pasal 6 ### KETENTUAN KHUSUS PEMBUANGAN **(1)** Dalam hal gubernur belum melakukan kajian ilmiah dan/atau menetapkan baku mutu air limbah yang lebih spesifik dan/atau lebih ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bupati/walikota dalam menerbitkan izin pembuangan air l

## Pasal 7 ### PENINJAUAN BERKALA **(1)** Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) **ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun**. **(2)** Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan k

## Pasal 8 ### KETENTUAN KHUSUS INDUSTRI BUAH-BUAHAN DAN/ATAU SAYURAN Jika industri pengolahan buah-buahan dan/atau sayuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m melakukan: a. **satu jenis kegiatan pengolahan**, wajib memenuhi baku mutu air limbah sebagaiman

## Pasal 9 ### KETENTUAN KHUSUS INDUSTRI HASIL PERIKANAN Jika industri pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf n melakukan: a. **satu jenis kegiatan pengolahan**, wajib memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam [[#LAMPI

## Pasal 10 ### KETENTUAN KHUSUS INDUSTRI GULA Jika industri gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf v memiliki kapasitas produksi: a. **kurang dari 2500 ton tebu per hari**, wajib memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam [[#LAMPIRAN_22|Lam

## Pasal 11 ### KETENTUAN KHUSUS INDUSTRI ROKOK DAN/ATAU CERUTU Jika industri rokok dan/atau cerutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf w yang sumber air limbahnya berasal dari: a. **proses primer basah dan proses sekunder** (termasuk yang hanya berasal dari

## Pasal 12 ### KETENTUAN KHUSUS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Jika fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf rr melakukan: a. **pengolahan limbah domestik**, wajib memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam [[#LAMPIRAN

## Pasal 13 ### KETENTUAN TRANSISI INDUSTRI BATERAI TIMBAL ASAM **(1)** Dalam hal Industri Baterai Timbal Asam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a: a. **Telah beroperasi pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri ini**, berlaku baku mutu air limbah sebag

## Pasal 14 ### BAKU MUTU UNTUK KEGIATAN BELUM DIATUR **(1)** Dalam hal usaha dan/atau kegiatan **belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan**, berlaku baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam [[#LAMPIRAN_47|Lampiran XLVII]] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

## Pasal 15 ### PENGURANGAN PARAMETER PEMERIKSAAN **(1)** Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki baku mutu air limbah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 **sudah beroperasi**, dapat mengurangi parameter pemeriksaan sesuai dengan alur diagram

## Pasal 16 ### KEWAJIBAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Setiap usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) **wajib**: a. **melakukan pemantauan kualitas air limbah** paling sedikit **1 (satu) kali setiap bulannya** sesuai dengan parameter yang telah dit

## Pasal 17 ### PENCABUTAN PERATURAN SEBELUMNYA Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, **DICABUT dan DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI**: 1. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri; 2. Keputusan Menteri Neg

## Pasal 18 ### MULAI BERLAKU Peraturan Menteri ini **mulai berlaku pada tanggal diundangkan**. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. **Ditetapkan di Jakarta** **pada tanggal 15 O

### Pasal 1 ### PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wila

### Pasal 2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.