Pencarian

Inventarisasi Lingkungan Hidup terdiri atas tingkat: - nasional; - pulau/ kepulauan; dan - r.r,ilavah Ekoregion. ### Pasal 4... SK No 254503 A --- --- Page 4 --- PRESIDEN -4-

Hasil inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 disusun dalam bentuk dokumen cetak dan/atau eiektronik. ### Pasal 9... SK No 254506 A --- --- Page 7 --- PRESIDEN _7 _ Pelsal 9 Tata cara pelaksanaan inventarisasi

Hasil inventarisasi Lingkungan Llidup sebagalmana dimaksud pe n,trrsunan dan dalam Pasal B cligunakan sebagai dasar penetapan: - wilavah Ekoregion; - Daya Dukurrg Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkunga.n Hidttp; dan -

**(1) Gubernur dan bupati/wali kota sesr-rai dengan** keu'enanganuya melakukan inventzrrisasi Lingkungern Hidup tingkat wilal'ah Ekoregion sebagaimana dimaksud deilam Pasal 3 huruf c yang berada di dalam il'ila1'-ah administra tifnlra. (21 Inventarisasi sebagaimana dimaks

**(1) Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: - Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup; - Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidu

**(1) Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup** sebagaimana dimaksud daiam Pasal 22 digunakan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan setelah mendapatkan persetujuan instansi pemberi izin usaha atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(2) Penanggung jawab Usah

Penyediaan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak membebaskan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat Us

( I ) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyiapkan Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hurufb untuk: - memastikan tersedianya dana untuk penanggulangan pencemaran dan/a

**(1) Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan** dan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bersumber dari: - anggaran pendapatan dan belanja negara; - anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau - sumber dana lainnya yang sa

**(1) Konservasi lingkungan hidup yang dibiayai dari Dana** Amanah/Bantuan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi: - Konservasi Sumber Daya Alam; - pencadangan sumber daya alam; dan - pelestarian fungsi atrnosfer. **(2) Konservasi Sumb

**(1) Pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup yang berasal** dari Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Dana Amanah/Bantuan Konservasi yang dikelola Pemerintah trusat melalui mekanisme: - pola ...

**(1) Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: - Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup; - Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingk

**(1) Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a digunakan untuk melaksanakan kegiatan: www.peraturan.go.id --- --- Page 16 --- 2017, No.228 -16- - penanggulangan k

**(1) Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a disediakan dalam bentuk: - deposito berjangka; - tabungan bersama; - bank garansi; - polis asuransi; dan/atau www.peraturan.go.id --- --- Page

**(1) Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 digunakan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan setelah mendapatkan persetujuan instansi pemberi izin usaha atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **(2) Penanggun

Penyediaan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak membebaskan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pencegahan www.peraturan.go.id --- --- Page 18 --- 2017, No.228

Penerapan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan ### Pasal 24 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Ling

**(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyiapkan** Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b untuk: - memastikan tersedianya dana untuk penanggul

**(1) Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau** Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bersumber dari: - anggaran pendapatan dan belanja negara; - anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau - sumber