Pencarian

Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kerawanan sosial.

(1) Kementerian Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Lingkungan Hidup dipimpin oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

**(1) Lembaga, industri KBL Berbasis Baterai, dan/atau** industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam negeri yang melakukan penanganan limbah Baterai dari KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat diberikan apresiasi terhadap kontribusi lingkungan

**(1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang** mengepalai dan memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di li

Besarnya tunjangan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pemberian tunjangan Pengawas Lingkungan Hidup dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan

Besaran Tunjangan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Besaran Tunjangan Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**(1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. **(2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** dipimpin oleh Menteri.

**(1) Dalam memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan** Kehutanan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. **(2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh** Presiden. **(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawa

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

**(1) Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup** dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. **(2) Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup** dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan.

**(1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus** menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata --- --- Page 28 --- 2020, No. 209 -28- hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Negara Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.

Kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf c berupa pertimbangan upaya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kearifan lokal. Paragraf 3

Peny'usunan Daya Dtikung Lingkungan Hidup dan Da-v-a Tampung Lingkungan Hiclup dilakukan dengan menggunakan metode: - kinerja Jasa Lirrgkungan Hidup; - jejak ekologis dan biokapasitas; atau - metode lainnya yang diakui secara

**(1) Dava Dukung Lingkungan Hidup cian Daya Tampung** Lingkungan Hidup yang telah disusun, dituangkan dalam dokumen yang memuat informasi status Lingkungan l{idup berupa: - terlampaui; atau - belum terlampaui. **(2) Daya Dukun

tl) Menteri, gubernur, dan bupati/u'ali kota sesuai dengan kervenangannya membangun sistcm informasi perencarlaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. pe rencanaan Perlindungan dan (2) Sistem informasi Pengelolaan Lingku

(1) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan. (2) Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. (3) Penyusunan ana