Pencarian

…yaitu melaksanakan Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/ atau Penegakan Hukum Perpajakan. (2) U nsur kegiatan tugas J abatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas: - pengujian kepatuhan perpajakan; dan - pene

**(1) Seksi Pemindaian Dokumen mempunyai tugas** melakukan pemindaian dokumen perpajakan, penataan hasil pemindaian, pengemasan ulang, dan penyusunan laporan. **(2) Seksi Perekaman dan Transfer Data mempunyai tugas** melakukan perekaman data perpajakan,

Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibuktikan dengan: - ijazah SarjanajDiploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/a tau kepabeanan dan cukai

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib: - menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan. dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rang

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak: - meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2; - meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pem

**(1) Untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau** cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) huruf a, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala K

**(1) Wajib Pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva** tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tan

**(1) Permohonan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan** perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat **(1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang:** - telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai y

Ruang lingku p Pemeriksaan untuk mengu jl kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun -tahun sebelumn ya maupun tahun berjalan.

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib: - menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam

( 1 ) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk mengUJl kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan clengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang : - memeriksa clan/ atau meminjam buku, catatan clan/ a tau clokumen yang menja cli clasar pembukuan atau pencatatan,

**(1) Seksi Bimbingan Pendaftaran mempunyai tugas** melakukan pemberian bimbingan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak, melakukan analisis clan rekomencla

Kantor Wilayah melakukan fungsi pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal

Dalam hal penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, penetapan nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali dapat dilakukan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

**(1) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan permohonan** Pelayanan Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melalui SPT, penyampaian SPT tersebut harus dilakukan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. *

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1855), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

**(1) Untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan danjatau** cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf a, Orang niengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan atau pe

Ketentuan mengenai Pembukuan dengan stelsel kas untuk tujuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

**(1) Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi** kewajiban perpajakan secara elektronik dan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. **(2) Menteri dapat melakukan kerja sama dengan Instansi** Pemerintah, lembaga, asosiasi, dan Pihak Lain untuk menyediakan fasilitas

Direktur Jenderal Pajak menentukan: - Jen1s pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l); www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 15 --- - 15 - - persyaratan Dokumen Elektronik yang harus dilampirkan terkait pelaksanaan hak da