Pencarian

Pemberian tunjangan Pengawas Lingkungan Hidup dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan

Besaran Tunjangan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Besaran Tunjangan Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**(1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. **(2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** dipimpin oleh Menteri.

**(1) Dalam memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan** Kehutanan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. **(2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh** Presiden. **(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawa

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

**(1) Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup** dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. **(2) Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup** dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Badan.

**(1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus** menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata --- --- Page 28 --- 2020, No. 209 -28- hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Negara Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.

Kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) huruf c berupa pertimbangan upaya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kearifan lokal. Paragraf 3

Peny'usunan Daya Dtikung Lingkungan Hidup dan Da-v-a Tampung Lingkungan Hiclup dilakukan dengan menggunakan metode: - kinerja Jasa Lirrgkungan Hidup; - jejak ekologis dan biokapasitas; atau - metode lainnya yang diakui secara

**(1) Dava Dukung Lingkungan Hidup cian Daya Tampung** Lingkungan Hidup yang telah disusun, dituangkan dalam dokumen yang memuat informasi status Lingkungan l{idup berupa: - terlampaui; atau - belum terlampaui. **(2) Daya Dukun

tl) Menteri, gubernur, dan bupati/u'ali kota sesuai dengan kervenangannya membangun sistcm informasi perencarlaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. pe rencanaan Perlindungan dan (2) Sistem informasi Pengelolaan Lingku

(1) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan. (2) Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. (3) Penyusunan ana

(1) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak perlu dibuat bagi rencana usaha dan/atau kegiatan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat. (2) Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi

(1) Analisis mengendai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1

(1) Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup, diajukan oleh pemrakarsa kepada : a. di tingkat pusat : Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan damp

(1) Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup dinilai: a. di tingkat pusat : oleh komisi penilai pusat; b. di tingkat daerah : oleh komisi penilai dae

Salinan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup, serta salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau keg