Pencarian

Subdirektorat Operasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum

Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 terdiri atas: a. Subdirektorat Tindak Pidana Lingkungan Hidup; b. Subdirektorat Tindak Pidana Kehutanan; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. K

Subdirektorat Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, penyusunan no

Subdirektorat Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572 huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan generasi lingkungan h

Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 terdiri atas: a. Bidang Pembinaan Perilaku Peduli dan Berbudaya Li

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan, pengembangan, serta penerapan

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606 terdiri atas: a. Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan; b. Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Li

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkunga

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 terdiri atas: a. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;

Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pengemban

Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 terdiri atas: a. Bidang Perumusan dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen; b. Bidang Pengembangan Standar Instrumen dan Pengelolaan

(1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembentukan, tugas, fungsi,

Pemberian beasiswa bidang lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Subdirektorat Pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf e, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.

Subdirektorat Pengendalian Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, potensi, fasilitasi dan pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup;

Subdirektorat Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri atas: a. Seksi Wilayah I; dan b. Seksi Wilayah II.