Pencarian

…Pajak Bumi dan Bangunan; - Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; - surat keputusan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; - Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan; atau - Surat Keputusan Persetujuan Bersama, yang dalam penerbitannya terda

… 8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak. 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda

…transaction) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1) huruf d angka 3 dilakukan dengan membandingkan harga atau laba transaksi terhadap basis tertentu antara Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Transaksi Independen. (7) Metode dalam penilaian harta berwujud dan/ atau harta t

…dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pajak penghasilan, wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

…kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 1. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 1. Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

…undangan; dan - volume penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar (gas oil) dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. (4) Perhitungan Dana Kompensasi BBM periode bulanan sebagaimana dimaksud

…dengan Wajib Pajak; - menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak; - memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan; - menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak; - melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiba

… 1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia; - Ombudsman; dan - lembaga/ komisi negara lainnya yang sejenis. Ayat (2) Huruf a Contoh Piutang Negara yang penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan antara lain: - piutang perpajakan; - piutang uang pengganti

…penerbitan kartu perjalanan bisnis berikut perpanJangannya. - penghentian layanan publik dalam bidang kependudukan dan layanan masyarakat dapat berupa: 1. penerbitan surat keterangan domisili/ domisili perusahaan; dan/ atau 1. penerbitan surat keterangan berkelakuan baik atau surat k

…Diri 30.0o0.000.000,00 (coueralt) - Sarung SK No 018487 A --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 7- C Sarung Tangan Bedah 15.OO0.000.000,00 (surgical glouesl - Sarung Tangan Periksa 15.000.000.000,00 (examtnation gloues) 2 Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) - Antiseptik Hand

…kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota. 1. Pejabat . . . SK No 145740A --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3 1. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Peraturan

…sebesar Rp1.391.194.393.862.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus sembilan puluh satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546.

…Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, serta Teknologi Kesehatan yang merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan. FIITXTII-{iIITryA Ayat (2) Yang dimaksud dengan "ins

…ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN UMUM Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik In

… lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang; j. dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang; k. jangka waktu berlakunya IUPK; l. perpanjangan IUPK; m. hak dan kewajiban; n. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; o. perpajakan;

…melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau k. termasuk pengembangan usaha pariwisata. (41 Bentuk fasilit

…Nomor 7 Tahun 2O2L tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67361; g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Ba

…kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak

…puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara perjanjian atau yurisdiksi lain berdasarkan internasional di bidang perpajakan; dan kepada b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan Direktorat Jenderal Pajak paling lama

…Surat Ketetapan Pajak, Jenis Pajak, Masa atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo; - Kesalahan hitung, yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan ; - Kekeliruan… --- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA