Pencarian

…Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat catatan penolakan tersebut dalam berita acara dimaksud. (4) Pemeriksa Pajak melalui pejabat pada Unit Pelaksana Pemeriksaan dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ke

…konstruksi; - jasa teknologi dan informasi; - jasa penelitian dan pengembangan (research and development); - jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/ atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran intemasional; - jasa konsultansi bisnis dan manaje

…sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5). jdih.kemenkeu.go.id 1/ --- -13­ (3) Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang tidak memungut pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perund

…SK menduduki jabatan, surat pernyataan melaksanakan tugas, surat atau akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, dan surat keputusan yang mengakibatkan penurunan gaji sesuai peruntukannya; dan 1. dokumen perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perun

…Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam jangka waktu yang ditentukan. (2) Selama masa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Toko Bebas Bea dilarang untuk memasukkan barang ke Toko Bebas Bea. (3) Barang yang dilarang dimasukkan ke Tok

…ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) PDRI yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas barang Pameran tidak dapat dikreditkan. (8) Dalam hal pengeluaran barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyerahan barang kena pajak, berlaku ketentuan se

…media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan SKP, untuk pelayanan kepabeanan; - mengajukan perubahan (update) data dalam hal terdapat data yang berubah terkait perizinan TPPB; - melakukan pencacahan (stock opname) terhadap barang- barang yang mendapat fasilitas kepabeanan, cukai,

…tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan/atau 1. melakukan pemusnahan barang sebelum mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan/atau - melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di

…atas Barang dan Bahan yang pada saat impor atau pemasukan mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan; dan - membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (6) Dalam hal sisa proses produks

…dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Voucer penawaran diskon (daily deals voucher). Pasal8 ( 1) Penyerahan Voucer se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) oleh: - Penyelenggara Voucer kepada Pembeli dan/ atau Penerima Jasa; dan - Pembeli dan/atau Penerima Jasa kepada pedag

…membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (6) Dalam hal sisa proses produksi (scrap/waste) dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemusnahan dilakukan dengan pengawasan Kantor Pabean yan

…dalam Pasal 7 ayat (3); k. tidak mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a; l. tidak mendayagunakan closed circuit television (CCTV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b; m. diduga melakukan tindak pidana di bidang <

…pembatalan kesepakatan dalam APA kepada Wajib Pajak; dan b. pemberitahuan pembatalan APA kepada Pejabat Berwenang Mitra P3B, dalam hal APA Bilateral. (3) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak membatalkan APA sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan AP

…membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (6) Dalam hal sisa proses produksi (scrap/waste) dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemusnahan dilakukan dengan pengawasan Kantor Pabean yan

…dalam Pasal 7 ayat (3); k. tidak mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a; l. tidak mendayagunakan closed circuit television (CCTV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b; m. diduga melakukan tindak pidana di bidang <

…paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang mengetahui riwayat tanah dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta diketahui kepala desa/lurah setempat atau nama lain yang serupa dengan itu; 2. Peta Bidang Tanah; c. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang

…Dokumen Perencanaan Peruntukan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah; e. bukti pelaksanaan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bagi perusahaan perkebunan; f. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apabila ada; g. surat pernyataan penguasaan fisik bidan

…usaha lainnya; f. bukti pelaksanaan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bagi perusahaan perkebunan yang belum melaksanakan kewajiban pada saat pemberian haknya; g. bukti pelaksanaan CSR dalam hal Pemohon badan hukum; h. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yan

…Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang di atasnya dibangun Satuan Rumah Susun; e. bukti pelaksanaan CSR dalam hal Pemohon badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam; f. bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah yang dimohon, apab

…daftar dan peta perolehan tanah, apabila permohonan lebih dari 5 (lima) bidang; 3. Peta Bidang Tanah; c. dokumen perizinan berupa: 1. KKPR; 2. perizinan berusaha untuk pelaksanaan reklamasi, apabila tanah yang dimohon merupakan Tanah Reklamasi; d. Dokumen Perencanaan Peruntukan, Penggunaan, dan Pem