Pencarian

…a dan huruf c: a. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; b. tidak dapat memanfaatkan fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk tahun pajak berikutnya; dan c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak

…dan persyaratan pengajuan fasilitas serta proses pemberian fasilitas tax allow ancei Kementerian Keuangan SK No 091008 C Undang-Undang . . . FRESIDEN REPLJELIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Undang-Undang Tahun 2O2l Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 t

…rencana kerja penginjeksian per tahun; e. kaidah keteknikan injeksi; f. target pengurangan emisi Karbon; g. hak pemegang lzin Operasi Penyimpanan mendapatkan imbal jasa penyimpanan (storage feel; h. pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak (royalti) dan penerimaan negara bukan pajak lainn

Biaya yang digunakan untuk penutupan kegiatan CCS termasuk biaya verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39: a. dibebankan kepada pemegang lzin Operasi Penyimpanan melalui inStrumen jaminan pasca operasi, dalam hal penyelenggaraan CCS dilaksanakan berdasarkan lzin Operasi Penyimpanan; atau b.dib

…bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlakuan perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (3) Imbal jasa penyimpanan (storage feel yang diperoleh pemegang lzin Operasi Penyimpa

…investasi mengkoordinasikan: a. penerbitan persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan perizinan operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan CCS; b. pelaksanaan evaluasi bersama antarkementerian dan lembaga terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk percepatan penerbi

(1) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan konversi kewajiban Bank Peserta PRP kepada kreditur tertentu menjadi modal. (21 Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan kewajiban Bank Peserta PRP kepada kreditur tertentu yang dikonversi menjadi modal pada Bank Peserta PRP. SK No 275591 A (3) Ketentuan

…pajaknya mulai tahun pajak 1995 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang ini. Ayat (2) dan ayat (3) Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai fasilitas perpajakan tentang s

…harus menerbitkan surat www.peraturan.go.id 2020, No.245 ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. (1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan ti

…terdakwa, atau pihak lain yang terkait; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - - e. memerintahkan... e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada insta

…secara tertulis; e. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia; f. tukar menukar informasi antar-Bank; g. memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana; h. permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peratu

…Penyimpan atau Nasabah Investor yang telah meninggal dunia; f. tukar menukar informasi antar-Bank; g. memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana; h.permintaan... SK No 164210 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA r82 - h. permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan seba

…yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksan

…… Angka 19 Pasal 32 A Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-spesialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan

…semula ditetapkan sebesar Rp11.951.200.000.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar dua ratus juta rupiah). Ayat (4) Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp272.175.100.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua triliun seratus tujuh

…Dengan ketentuan ini, maka dividen dan bunga obligasi serta keuntungan dari penjualan sekuritas yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana tidak termasuk obyek Pajak Penghasilan. Perlakuan perpajakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong perkembangan perusahaan Reksa Dana y

…sesuai dengan hubungan kalimatnya ; (c) istilah "orang atau badan" meliputi orang pribadi, perseroan, dan setiap kumpulan lain dari orang-orang .dan/atau badan-badan; 'l i (d) istilah "perseroari" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang i untuk tujuan perpajakan diperl

…Barat. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perund

…rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang. (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs

…Barat. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perund