Pencarian

(U Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia berwenang melakukan: a. pengaturan makropmdensial; b. pengawasan makroprudensial, termasuk pemeriksaan dan pengenaan sanksi; c.pengaturan... SK No 164096 A PR

…1) Terhadap debitur yang merupakan penerbit uang elektronik, kepailitan tidak meliputi dana yang telah dipisahkan oleh penerbit guna memenuhi kewajiban penerbit kepada pengguna dan/atau penyedia barang dan/atau jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik. (21 Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1) Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58B ayat (1) diseleksi dan dipilih oleh DPR. l2l Badan Supervisi Bank Indonesia memberitahukan kepada DPR dengan tembusan kepada Presiden tentang akan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Supervisi Bank Indone

## Pasal 11 (1) Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan pengembangan sektor keuangan. (2) Dalam melaksanakan pengembangan sektor keuangan, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan dapat melibatk

…pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keu

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bank Indonesia berwenang untuk: a. menyelenggarakan survei; b. memperoleh data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan dari pihak terkait; dan c. memperoleh data dan informasi dari dan latau melakukan pertukar

…sudah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin kepada panitia urusan piutang negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan Nasabah Debitur. (21 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuang

…untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sediki

Syarat calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i adalah sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik; c. cakap melakukan perbuatan hukum; d. tidak pernah dinyatakan pailit

…Pasal 41A ayat (1) huruf b; dan b. untuk memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A ayat (1) huruf g. Pasal41C Setiap Orang yang mendapatkan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investo

Setiap Orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5

…benda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana tambahan berupa penggantian kerugian yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. (71 Pidana tambahan berupa penggantian kerugian

…mengembangkan layanan digital. Huruf g. . . SK No 093190 A PRESIDEN RE!,UBL|K INDONESIA Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 13 Pasal 2OA Ayat (1) Bank digital merupakan Bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor li

…persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (3) Kegiatan... SK No 163934A (21 PRESIDEN REPIIBLIK INDONESIA t75 - (3) Kegiatan usaha BPR Syariah sebagaimana dimaksud p

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) diubah: L. Ketentuan. . . SK No 163852 A PRESIDEN REPUBL|K INDONESIA -2t2- Ketenhran Pasa

## Pasal 5B Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, pernyataan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dan surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, pemega

## Pasal 29B (1) Manajer Investasi sebagai pengelola produk investasi kolektif selain Reksa Dana dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan atau tanda bukti investasi lain secara terus-menerus atau secara terbatas sampai dengan jumlah Unit Penyertaan atau tanda bukti investasi l

## Pasal 69B (1) Dalam rangka memberikan pelindungan kepada pemodal atau investor yang memanfaatkan layanan penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek, penyelenggara dana perlindungan pemodal dapat memberikan pelindungan dana

…pemegang saham Perursahaan Efek; memerintahkan Pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melalmkan tindakan yang dinilai dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Perusahaan Efek; dan/atau tindakan lain untuk menyelesaikan kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan Efek. (2)

## Pasal 100C Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa denda dengan disertai perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100B. ## Penjelasan Pasal 100C Cukup jelas.