Pencarian

Negara asal dan nama perusahaan yang memproduksi dan /atau mengekspor produk yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 4 --- - 4 - Besaran Bea

( 1) Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan: - tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau - tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilaku

Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelab

**(1) Penyediaan dana kebutuhan pembayaran Manfaat** Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipenuhi dari: - Iuran Pegawai; dan - Past Service Liability. **(2) Dalam hal terdapat kekurangan dana untuk kebutuhan** pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud

**(1) Berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan** negara dan setelah berkoordinasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan sewaktu-waktu dapat menetapkan perubahan Proporsi atas Pendanaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). **(2) Perubaha

**(1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah mengenai** perubahan besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, besaran Iuran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 3 huruf a harus disesuaikan dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang baru. **(2) PT Kereta Api Indon

**(1) Dalam rangka pengelolaan Akumulasi luran Pensiun** se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengelola Program membuat dan memelihara buku, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan Akumulasi luran Pensiun. **(2) Pengelolaan Akumulasi luran P

**(1) Akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat** **(4) harus memiliki izin dari Kementerian Keuangan, memiliki** pengalaman yang relevan di bidang program pensiun sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dan tidak pernah melakukan tindak tercela di bidang keuang

**(1) Laporan tahunan, laporan semesteran, dan laporan bulanan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun sesuai dengan Sistematika Laporan Akumulasi luran Pensiun tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. **(2)

**(1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4** ayat (2) disampaikan oleh Pengelola Program kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran: - Laporan Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan. - Laporan Semest

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan atas laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat mengakses sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi luran Pensiun.

( 1) Dalam hal penyampaian laporan tahunan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 9 ayat (2) terlambat dilakukan, Pengelola Program dikenakan denda sebesar www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 1

Dalam hal penyampman laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf c dan Pasal 9 ayat (2) terlambat dilakukan, Menteri Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Pengelola Program. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 11 ---

( 1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran dana subsidi LPG Tabung 3 Kg antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha dengan hasil pemeriksaan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan kepada Badan Usaha sepanjang telah diangga

( 1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran PPN atas penyerahan LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha kepada Pemerintah yang telah dibayar kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, selisih kurang pembayaran PPN atas pe

Badan Usaha menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Subsidi LPG Tabung 3 Kg kepada KPA. 1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 8 --- - 8 - 1. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 dis

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 28A berlaku sejak tagihan subsidi LPG Tabung 3 Kg bulan September 2021. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 10 --- - 10 - Agar setiap

**(1) Pengalokasian DID Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan kinerja daerah. **(2) Kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dihitung berdasarkan kategori: - penggunaan PDN; - percepatan belanja da

**(1) Kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 3 ayat (2) huruf a, berdasarkan data: - anggaran belanja barang danjasa dalam APBD Tahun Anggaran 2022; - anggaran belanja modal dalam APBD Tahun Anggaran 2022; - RUP PDN melalui penyedia per bulan