Pencarian

…melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa secara kumulatif kepada pimpinan instansinya. (4)Instansi pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa setiap awal pelaksanaan tahun anggaran. (5)Pemimpin instansi pemerintah wajib membebaskan segala bentuk pung

…dan/atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: - Pencabutan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan - dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perp

… - surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal Ekspor Kembali dilakukan setelah 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor; --- - fotokopi KK dan PKP2B yang mencantumkan ketentuan mengenai fasilitas kepabean

…dan Sumber Daya Mineral; - surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk Pemusnahan yang dilakukan setelah 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor; --- - fotokopi KK clan PKP2B yang mencantumkan klausula mengenai fasil

… dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (5) Penyelesaian kewajiban pabean atas barang yang masih mempunyai nilai ekonomis setelah dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Ke

…14, dan Pasal 19 ayat (1), Kontraktor wajib membayar; - bea masuk yang terutang; - Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau - sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/ atau perpajakan. (2) Pembayaran bea masuk sebagaimana

… keberatan, banding, dan/atau penegakan hukum di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, memberitahukan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) untuk mengakses IT Inventory secara tertuli

…atau KP2KP; - melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau - melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir --- dengan bukti pengiriman surat ke KPP. (2) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk Dokumen Elektronik yang telah ditanda

…Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk --- Dokumen Elektronik. (2) Pemotong Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud da

Terhadap impor barang Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya yang telah diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan fasilitas: - pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai clan Pajak P

…AKAN DIKREDITKAN DAN TIDAK DIBIAYAKAN/TIDAK AKAN DIBIAYAKAN KOP SURAT ______________________________________________________________ SURAT PERNYATAAN SEHUBUNGAN DENGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIMINTAKAN PENGGANTIAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ..................

…b . tujuan penggunaan Impor Sementara Kendaraan I Bermotor, menjadi obyek penegahan sampa1 dengan diekspor kembali tanpa menunggu berakhirnya masa berlaku Vehicle Declaration. Pasal24 (1) Untuk memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pejabat Bea

…pada tanggal 14 Januari 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUPLIK INDONESIA ttd. AKBAR TANDJUNG LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 8 --- PRESID

…Pajak dengan cara se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan pengecekan validitas NPWP. (2) NPWP dinyatakan valid dalam hal NPWP yang tertera pada SPT telah sesuai dan tersedia dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. (3) Dalam hal NPWP yang tertera pada SPT dinyata

…Indonesia, dan pejabat negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. menerima penghasilan hanya dari bendahara gaji instansi yang bersangkutan; dan 1. kelebihan pembayaran pajak tersebut berasal dari perhitungan Pajak Penghasilan terutang menurut Wajib Pajak lebih kecil daripada Pajak DI

…bentuk dokumen elektronik (Aplikasi e-SPT) untuk merekam data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain: - data identitas Wajib Pajak; - data bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan atau Faktur Pajak; - data perpajakan lainnya yang terkandung dalam SPT yang

…Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang akan dilakukan Pemeriksaan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim Pemeriksa Pajak menyampaikan secara tertulis kepada Wajib Pajak at

…pajak, termasuk Data Elektronik dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; atau - buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka mela

…dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak berdasarkan: - surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2); - berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); - surat penol

…huruf i, dan huruf j, fasilitas Pajak Penghasilan yang telah dimanfaatkan Badan Usaha --- atau Pelaku Usaha wajib dibayar kembali dan Badan Usaha atau Pelaku Usaha dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. (3) Pajak