Pencarian

…Wajib --- Pajak; atau - data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile) Wajib Pajak pusat bagi Wajib Pajak belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018. (3) Ketentuan mengena1 Klasifikasi Lapangan Usaha sebag

…secara terpisah atas penghasilan yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan;dan - melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un

…pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterim

…apabila: - Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka meninggal dunia; - Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajak

…tindak pidana di bidang perpajakan, tersangka meninggal dunia atau peristiwanya telah kedaluwarsa; atau - putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas keputusan tersebut telah diterima oleh Kep

…usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), atau cakupan produk, serta persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagair,nana dimaksud dalam Pasal 13, perrilohonan penetapan saat mulai berproduksi secara komersial ditolak, da

…dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), PPSPM melakukan pengujian yang meliputi: - kelengkapan dokumen pendukung SPP; - kesesuaian penanda tangan SPP dengan spes1men tanda tangan PPK; - kesesuaian kode Bagan Akun Standar (BAS) pada SPP; - ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP; - kebenar

… dan - untuk jenis kontrak lumsum, negosiasi dilakukan terhadap total biaya yang disebutkan dalam penawaran biaya. (5) Negosiasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi klarifikasi atas kewajiban perpajakan calon Penyedia terpilih terkait penawaran biaya yang

…yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau dokumen sejenis dari Kepolisian; dan - fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direksi dan/ atau dewan komisaris yang baru, khusus untuk anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asmg tunduk pada ketentuan p

…laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau tidak dapat diakses, berita acara dan laporan disampaikan ke KPP: - secara langsung; atau - melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. (4) Tata cara penyampaia

…25 ayat (1); atau - pembayaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang --- disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara. (2) Surat setoran pajak ata

…melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula diberikan Pembebasan. (2) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang dis

…sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa SPOP memuat semua unsur yang harus dilaporkan dan dilampiri dokumen pendukung isian SPOP. I --- (5) Dalam hal yang menjadi Wajib Pajak merupakan badan, SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

…a . pengumpulan data Objek Pajak yang dilaporkan dalam SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan - pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang pemberian

…1) meliputi biaya konstruksi, biaya peralatan, biaya pemasangan, biaya bunga atas pinjaman yang berlaku selama masa konstruksi, biaya perpajakan, dan biaya lainnya terkait konstruksi. (4) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya pengadaan lahan. Parag

…2) Kriteria keadaan mendesak dan dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: - penanganan keadaan menclesak yang ticlak clirencanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaan yang sifatnya segera atau tidak dapat ditunda; atau - pekerjaan lanjutan

…tanggal 6 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1233 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum - b. --- LAMPIRAN

… antara lain berupa penyalahgunaan fasilitas dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak; - Badan Usaha atau Pelaku Usaha dinyatakan pailit; dan/atau - Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan p

…fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha atau Pelaku Usaha: - tidak diperbolehkan untuk memasukkan barang ke lokasi usahanya di KEK dengan menggunakan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan; dan - dapat melakukan kegiatan usahanya di KEK dan atas barang h