Pencarian

…PPnBM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (2) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung besaran PPN atau PPN dan PPnBM yang harus dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar nilai impor dan/atau pemasukan. (3) PPN atau

…PPnBM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (2) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung besaran PPN atau PPN dan PPnBM yang harus dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar nilai impor dan/atau pemasukan. (3) PPN ata

… dan e. sanksi administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan, karena tidak memenuhi ketentuan pemberian fasilitas KITE Pembebasan. (2) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung besaran PPN atau PPN dan PP

…sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; dan d. sanksi administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang

…di bidang kepabeanan; dan d. sanksi administrasi atas PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. (4) PPN atau PPN dan PPnBM yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak dapat dikreditkan. (5) Hasil audit kepabea

…dalam Pasal 8 dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal fasilitas KITE Pembebasan dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b; c. diterbitkan surat paksa karena ada tagihan yang tidak dilunasi; d. terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/

…Guna Bangunan atau Hak Pakai meliputi: a. mengenai Pemohon: 1. identitas Pemohon, atau identitas Pemohon dan kuasanya serta surat kuasa apabila dikuasakan; 2. akta pendirian dan pengesahannya dari instansi yang berwenang beserta perubahannya (apabila ada perubahan) atau peraturan pendiriannya, Nomo

…di bidang perpajakan. (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam menentukan nilai transaksi bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Dalam hal bentuk usaha tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilai tra

…a dan huruf c: a. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; b. tidak dapat memanfaatkan fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk tahun pajak berikutnya; dan c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak

…dan persyaratan pengajuan fasilitas serta proses pemberian fasilitas tax allow ancei Kementerian Keuangan SK No 091008 C Undang-Undang . . . FRESIDEN REPLJELIK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Undang-Undang Tahun 2O2l Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 t

…rencana kerja penginjeksian per tahun; e. kaidah keteknikan injeksi; f. target pengurangan emisi Karbon; g. hak pemegang lzin Operasi Penyimpanan mendapatkan imbal jasa penyimpanan (storage feel; h. pembayaran kewajiban penerimaan negara bukan pajak (royalti) dan penerimaan negara bukan pajak lainn

Biaya yang digunakan untuk penutupan kegiatan CCS termasuk biaya verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39: a. dibebankan kepada pemegang lzin Operasi Penyimpanan melalui inStrumen jaminan pasca operasi, dalam hal penyelenggaraan CCS dilaksanakan berdasarkan lzin Operasi Penyimpanan; atau b.dib

…bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlakuan perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (3) Imbal jasa penyimpanan (storage feel yang diperoleh pemegang lzin Operasi Penyimpa

…investasi mengkoordinasikan: a. penerbitan persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan perizinan operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan CCS; b. pelaksanaan evaluasi bersama antarkementerian dan lembaga terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk percepatan penerbi

(1) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan konversi kewajiban Bank Peserta PRP kepada kreditur tertentu menjadi modal. (21 Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan kewajiban Bank Peserta PRP kepada kreditur tertentu yang dikonversi menjadi modal pada Bank Peserta PRP. SK No 275591 A (3) Ketentuan

…pajaknya mulai tahun pajak 1995 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang ini. Ayat (2) dan ayat (3) Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai fasilitas perpajakan tentang s

…harus menerbitkan surat www.peraturan.go.id 2020, No.245 ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. (1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan ti

…terdakwa, atau pihak lain yang terkait; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - - e. memerintahkan... e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada insta

…secara tertulis; e. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia; f. tukar menukar informasi antar-Bank; g. memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana; h. permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peratu

…Penyimpan atau Nasabah Investor yang telah meninggal dunia; f. tukar menukar informasi antar-Bank; g. memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana; h.permintaan... SK No 164210 A PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA r82 - h. permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan seba