Pencarian

( 1) Penyetoran Bea Meterai se bagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b atas Bea Meterai yang dipungut untuk setiap Masa Pajak wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka

…atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. jdih.kemenkeu.go.id --- Pasal69 ( 1) Pencabutan penetapan Pemungut Bea Meterai secara jabatan sebagaimana dim

…sebagai Pemungut Bea Meterai. (2) Permohonan pencabutan penetapan Pemungut Bea Meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan: - secara elektronik; atau - secara langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak d

…5) huruf b, PPK menerbitkan SPP-LS dengan memperhatikan kebenaran Rekening Obligo sebagai tujuan pembayaran. (5) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPSPM dilampiri dengan: - ringkasan Kontrak pada Sistem Informasi; - salinan SPP L/C dari KPPN; - salinan L

… dan - melakukan pelunasan atas pajak dalam rangka impor, dalam hal terhadap barang yang dilakukan Impor Kembali dikenakan pajak dalam rangka impor. (3) Pengenaan dan pemungutan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesua1 dengan ket

…pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan t www.jdih.kemenkeu.go.id --- untuk Angka Kredit bagi Penyuluh Pajak Ahli Madya di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Dir

…profesi. (3) Angka Kredit kegiatan Pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada JenJang jabatan sebelumnya. (4) Usul kenaikan jabatan bagi Penyuluh Pajak disampaikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ya

…6) Dalam hal Wajib Pajak telah menguasakan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan berupa: --- - hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau - memberikan surat tanggapan hasil penelitian sebagaimana

…atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan merupakan yang diterbitkan pertama kali kepada Wajib Pajak; - sanksi administratif atau denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sebagai akibat dari adanya perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan a

… \ 8 1 v vlV UM ( .. ·GIAR l NIP 1 Qa: bO 1984’?21001 { --- LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 200/PMK.03 / 2015 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

… a tau - penghapusan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik yang meliputi Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, dan/ atau PPMSE luar negeri dari administrasi perpajakan, dalam hal berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan tidak lagi memenuhi kriteri

Dalam hal pada saat SMT, Wajib Pajak yang ditetapkan atau dipindahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sedang dilakukan: - Pemeriksaan Bukti Permulaan; - Penyidikan; atau - proses penghentian penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 44A atau Pasal 44B Undang-Undang KUP, p

…Tembakau atas nama (3) NPPBKC .................... (5) di (6) ; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah

(1) Penyegaran (Refreshment) PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c diberikan kepada PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. (2) Materi yang disampaikan dalam Penyegaran (Refreshment) PPSPM paling sedikit memuat: - mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN

Barang. impor sebagaimana dimaksud dalani Pasal 2 yang digunakan tidak sesua,1 dengan tujuan pemberian pembebasan bea rriasuk, bea masuk dan/ atau pajak dalam . rangka impor yang terutang wajib dibayar dan dikenakan sanksi administrasi sesum dengan . ketentuan · peraturan perundang-undangan

…tidak dapat dipertanggungjawabkan, Perusahaan wajib membayar Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan pe

…Pasal 6 ayat (4), dan/ atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: - pencabutan fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan b . dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

…administrasi publik, teknik yang berkaitan dengan teknologi infomasi dan komunikasi, atau perpajakan; dan - atas ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat. (3) Ijazah p