Pencarian

… dan/atau perpajakan. (3) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. (4) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan sebagaimana dimaksu

…2) dilakukan berdasarkan penugasan oleh pimpinan unit kerja tempat Pemeriksa Pajak berkedudukan. (4) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas untuk melakukan kegiatan perencanaan dan koordinasi kegiatan Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/ atau Penegakan

…keuangan, hukum, administrasi publik, teknik yang berkaitan dengan teknologi infomasi dan komunikasi, atau perpajakan; dan - atas ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat.

…3) huruf b bertugas membantu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Madya. (6) Tim Penilai unit kerja pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertugas membantu pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidang

…pengawas pada unit jabatan administrator yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional pada unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional untuk Sekretariat Tim Penilai kantor pusat; atau 1. pegawai dengan jabatan paling rendah jabatan pengawas pada uni

… administrasi publik, komunikasi, teknik yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, a tau perpajakan; - Nilai Kinerja PNS paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan - tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin

…sehat jasmani dan rohani; - berijazah paling rendah magister bidang ekonomi, keuangan, hukum, administrasi publik, komunikasi, teknik, perpajakan, atau ilmu sosial; - memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tu gas di bidang Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/ atau Peneg

…Dalam hal untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemeriksa Pajak dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: - perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal sesuai dengan bidan

…terakhir apabila tersedia LKJF. (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Penguji

…atas ketentuan teknis perpajakan Kriteria 2 dokumen analisis ketentuan 002 3,600 Ahli Muda teknis melakukan analisis atas ketentuan teknis perpajakan Kriteria 3 dokumen analisis ketentuan 003 5,700 Ahli Madya teknis melakukan publikasi atau dengar pendapat atas has

…final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk Masa Pajak yang bersangkutan. (5) Pemotong Pajak dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir bulan berikutnya se

…tercantum dalam: - SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 atau pembe,tulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019, yang telah dilaporkan, bagi Wajib Pajak yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dalam hal kode Klasifikasi Lapangan Usaha sama dengan data yang ter

…seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana kode Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dalam: - SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 atau pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun

…INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1977 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. . ; I .J" '. ARIF, J3lá/T RTO YUWONO ')109121997031001 --- LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228 /PMK.03/20 17 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA

…BEA DAN CUKAI NOMOR PER-4/BC/2025 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN FREE TRADE ZONE CONTOH FORMAT FORMULIR PPFTZ PEMBERITAHUAN PABEAN FREE TRADE ZONE (Kategori Kegiatan) (PPFTZ) Halaman 1 dari …. A. NOMOR DAN TANGGAL PPFTZ Nomor Pengajuan : Nomor Pendaftaran : Tanggal Pengajuan : Tanggal

Barang impor sebagaimana dilnaksud clalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan pe1nberian pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalmn rangka impor yang terutang, bea n1asuk, cukai, clan/ a tau pajak clalam rangka in1por yang terutang wajib clibayar

…tidak dapat mengajukan permohonan APA. (4) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun pajak · yaitu tahun diajukannya permohonan pembicaraan awal APA oleh Wajib Pajak. Bagian Ketiga Permo

…yang dilarang untuk diberitahukan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang. ( 3) Dalam hal proses pembentukan APA tidak dicapai kesepakatan an tara Direktur Jenderal Pajak · dengan Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak membatalkan APA, dokumen Wajib Paja