Pencarian

…melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang semula diberikan Pembebasan. (2) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang dis

…sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa SPOP memuat semua unsur yang harus dilaporkan dan dilampiri dokumen pendukung isian SPOP. I --- (5) Dalam hal yang menjadi Wajib Pajak merupakan badan, SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

…a . pengumpulan data Objek Pajak yang dilaporkan dalam SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan - pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang pemberian

…1) meliputi biaya konstruksi, biaya peralatan, biaya pemasangan, biaya bunga atas pinjaman yang berlaku selama masa konstruksi, biaya perpajakan, dan biaya lainnya terkait konstruksi. (4) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya pengadaan lahan. Parag

…2) Kriteria keadaan mendesak dan dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: - penanganan keadaan menclesak yang ticlak clirencanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaan yang sifatnya segera atau tidak dapat ditunda; atau - pekerjaan lanjutan

…tanggal 6 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1233 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum - b. --- LAMPIRAN

… antara lain berupa penyalahgunaan fasilitas dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak; - Badan Usaha atau Pelaku Usaha dinyatakan pailit; dan/atau - Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan p

…fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha atau Pelaku Usaha: - tidak diperbolehkan untuk memasukkan barang ke lokasi usahanya di KEK dengan menggunakan fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan; dan - dapat melakukan kegiatan usahanya di KEK dan atas barang h

…melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa secara kumulatif kepada pimpinan instansinya. (4)Instansi pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa setiap awal pelaksanaan tahun anggaran. (5)Pemimpin instansi pemerintah wajib membebaskan segala bentuk pung

…dan/atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: - Pencabutan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan - dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perp

… - surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal Ekspor Kembali dilakukan setelah 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor; --- - fotokopi KK dan PKP2B yang mencantumkan ketentuan mengenai fasilitas kepabean

…dan Sumber Daya Mineral; - surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk Pemusnahan yang dilakukan setelah 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor; --- - fotokopi KK clan PKP2B yang mencantumkan klausula mengenai fasil

… dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (5) Penyelesaian kewajiban pabean atas barang yang masih mempunyai nilai ekonomis setelah dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Ke

…14, dan Pasal 19 ayat (1), Kontraktor wajib membayar; - bea masuk yang terutang; - Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau - sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/ atau perpajakan. (2) Pembayaran bea masuk sebagaimana

… keberatan, banding, dan/atau penegakan hukum di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, memberitahukan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) untuk mengakses IT Inventory secara tertuli

…atau KP2KP; - melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau - melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir --- dengan bukti pengiriman surat ke KPP. (2) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk Dokumen Elektronik yang telah ditanda

…Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk --- Dokumen Elektronik. (2) Pemotong Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud da

Terhadap impor barang Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya yang telah diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan fasilitas: - pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai clan Pajak P

…AKAN DIKREDITKAN DAN TIDAK DIBIAYAKAN/TIDAK AKAN DIBIAYAKAN KOP SURAT ______________________________________________________________ SURAT PERNYATAAN SEHUBUNGAN DENGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIMINTAKAN PENGGANTIAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ..................

…b . tujuan penggunaan Impor Sementara Kendaraan I Bermotor, menjadi obyek penegahan sampa1 dengan diekspor kembali tanpa menunggu berakhirnya masa berlaku Vehicle Declaration. Pasal24 (1) Untuk memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pejabat Bea