Pencarian

…33, dan/atau Pasal 34 berlaku ketentuan sebagai berikut: - fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan dicabut; - fasilitas Pajak Penghasilan yang telah dinikmati yang melekat pada harta yang digunakan untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas atau dialihkan, dicabut dan ditambahk

…15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya periode triwulanan bersangkutan. --- - 48 Pasa1 38 ( 1) Atas penyerahan properti/hunian di KEK pariwisata diberikan fasilitas pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan

…rrtelalui bandar udara. (4) Toko retail di KEK pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah toko yang menjual barang kena pajak di dalam daerah pabean di KEK pariwisata dan didaftarkan oleh pengusaha kena pajak toko retail untuk berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertam

…saha yang bersangkutan. (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, Badan Usaha wajib membayar bea ·masuk dan PDRI serta dikenai sanksi administrasi sesuru ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan. --- ·

… dan/ atau . bahan digunakan di KEK sesuai dengan tujuan pemasukannya .oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan. (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, Pelaku Usaha wajib membayar bea masuk dan PDRI serta dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan · perundang-u

…dikeluarkan ke: - luar Daerah Pabean; - Pelaku Usaha lain dalam satu KEK; - Pelaku Usaha pada KEK lainnya; - Tempat Penimbunan Berikat di luar KEK; - Kawasan Perdagangan Bebas clan Pelabuhan Bebas; dan/atau - TLDDP. (2) Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap dugaan Pelanggaran atas Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Cukai yang terjadi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republi

…sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0. (2) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum pada: - SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Wajib Pajak; atau --- - data yang terdapat dalam administ

…Wajib --- Pajak; atau - data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile) Wajib Pajak pusat bagi Wajib Pajak belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018. (3) Ketentuan mengena1 Klasifikasi Lapangan Usaha sebag

…secara terpisah atas penghasilan yang mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan badan;dan - melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un

…pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterim

…apabila: - Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka meninggal dunia; - Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajak

…tindak pidana di bidang perpajakan, tersangka meninggal dunia atau peristiwanya telah kedaluwarsa; atau - putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas keputusan tersebut telah diterima oleh Kep

…usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), atau cakupan produk, serta persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagair,nana dimaksud dalam Pasal 13, perrilohonan penetapan saat mulai berproduksi secara komersial ditolak, da

…dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), PPSPM melakukan pengujian yang meliputi: - kelengkapan dokumen pendukung SPP; - kesesuaian penanda tangan SPP dengan spes1men tanda tangan PPK; - kesesuaian kode Bagan Akun Standar (BAS) pada SPP; - ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP; - kebenar

… dan - untuk jenis kontrak lumsum, negosiasi dilakukan terhadap total biaya yang disebutkan dalam penawaran biaya. (5) Negosiasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi klarifikasi atas kewajiban perpajakan calon Penyedia terpilih terkait penawaran biaya yang

…yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau dokumen sejenis dari Kepolisian; dan - fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) direksi dan/ atau dewan komisaris yang baru, khusus untuk anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asmg tunduk pada ketentuan p

…laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau tidak dapat diakses, berita acara dan laporan disampaikan ke KPP: - secara langsung; atau - melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. (4) Tata cara penyampaia

…25 ayat (1); atau - pembayaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang --- disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara. (2) Surat setoran pajak ata