Pencarian

Dalam hal pada saat SMT, Wajib Pajak yang ditetapkan atau dipindahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sedang dilakukan: - Pemeriksaan Bukti Permulaan; - Penyidikan; atau - proses penghentian penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 44A atau Pasal 44B Undang-Undang KUP, p

…Tembakau atas nama (3) NPPBKC .................... (5) di (6) ; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah

(1) Penyegaran (Refreshment) PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c diberikan kepada PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. (2) Materi yang disampaikan dalam Penyegaran (Refreshment) PPSPM paling sedikit memuat: - mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN

Barang. impor sebagaimana dimaksud dalani Pasal 2 yang digunakan tidak sesua,1 dengan tujuan pemberian pembebasan bea rriasuk, bea masuk dan/ atau pajak dalam . rangka impor yang terutang wajib dibayar dan dikenakan sanksi administrasi sesum dengan . ketentuan · peraturan perundang-undangan

…tidak dapat dipertanggungjawabkan, Perusahaan wajib membayar Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan pe

…Pasal 6 ayat (4), dan/ atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: - pencabutan fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan b . dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

…administrasi publik, teknik yang berkaitan dengan teknologi infomasi dan komunikasi, atau perpajakan; dan - atas ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat. (3) Ijazah p

…sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Asisten Pemeriksa Pajak di lingkungan kantor pusat ya

…Pengawas pada unit jabatan administrator yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional pada unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional untuk Sekretariat Tim Penilai kantor pusat; atau 1. pegawai dengan jabatan paling rendah Jabatan Pengawas pada uni

…hukum, administrasi publik, komunikasi, teknik yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, atau perpajakan; - Nilai Kinerja PNS paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan - tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman disipl

…hal untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Asisten Pemeriksa Pajak dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: - perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tug

…dengan jabatan terakhir apabila tersedia LKJF. (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tuga

…dan penyusunan dokumen olah data 001 0,150 Mahir kepatuhan perpajakan materi substantif ketentuan teknis perpajakan perpajakan menyusun materi publikasi hasil analisis strategi atau ketentuan teknis dokumen materi publikasi 002 0,400 Mahir perp

…harga jual dalam hal telah dilakukan penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean. (3) Kewajiban pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . terutang pada saat mana

…Perusahaan KITE IKM, - dokumen pengangkutan hasil produksi dari Perusahaan KITE Pembebasan ke Perusahaan KITE IKM, dan - dokumen pemasukan ke Perusahaan KITE IKM dari Perusahaan KITE Pembebasan. ) (7) Terhadap penyerahan hasil produksi sebagaimana dimaksud pa

… dan 1. memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada saat penyerahan barang kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan,

…diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan. - Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapa

…dimaksud clalam Pasal 21 ayat (1) clan/atau persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana climaksud dalam Pasal 30 ayat (1), permohonan penetapan saat mulai berprocluksi/beroperasi secara komersial clitolak, dan keputusan perset