Pencarian

…memenuhi persyaratan sebagai berikut: - pemasukan Barang Kena Pajak ke KPBPB dilakukan di Pelabuhan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan - Barang Kena Pajak berwujud tersebut benar- benar telah masuk ke dalam KPBPB yang dibuktikan dengan dokumen yang telah diberikan

…dikenai PPN. (4) Dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk penyerahan Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan dibebaskan dari pengenaan PPN. (5) Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh pengus

…tempat lain dalam Daerah Pabean, yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pengawasan dan penatausahaan barang yang dilaran

…Berusaha dan perizinan lainnya yang sedang dalam proses pengajuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. (3) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, sem

…,^"^, Cap Perusahaan dan Tandatangan Nama Jelas Jabatan Tembusan: Direktur Peraturan Perpajakan II BIAYA SK No 024426 A --- PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA BIAYA UNTUK MEMPRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN/ATAU PKRT DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-l9 Uraian biaya yang Jumlah biaya

…atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (bentuk usaha tetap); atau - menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (subjek pajak luar negeri non bentuk usaha tetap).

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. www.peraturan.go.id --- No. 6661 Ayat (4) Untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh LPI berupa bunga dari pinjaman kepada entitas yang dimiliki LPI atau perusahaan patungannya, yang tidak didirikan dan tidak

… dan - dokumen pendukung isian SPOP Elektronik yang harus dilampirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (4) Dokumen pendukung isian SPOP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat dalam format Portable Document Format (PDF)

…data melalui (3) (4) ND Permintaan Data (5) (6) Dokumen (7) (8) (9) (10) Data aplikasi penggalian data dari Subdit softcopy data Pelaksanaan Audit I kepabeanan dan atau dari Kanwil cukai serta DJBC perpajakan Melakukan penarikan data dalam ND Permintaan Data Rek

Dalam hal badan usaha tertentu yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak memenuhi ketentuan · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), badan

…Dalam Bentuk Lain berdasarkan permohonan Pembuat Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a atau huruf b; atau - Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1) yang masih tersisa, dalam hal dilakukan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain berdas

…sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; - tidak mempunyai utang pajak atau mempunya1 utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda / www.jdih.kemenkeu.go.id --- atau m

…FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR TENTANG PENETAPAN AGEN FASILITAS KEPABEANAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH/KPU/KPPBC* … NOMOR ……..…. TENTANG PENETAPAN AGEN FASILITAS KEPABEANAN PADA KANTOR WILAYAH/KPU/KPP

…100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan mensyaratkan masa pemeliharaan, Penyedia menyampaikan surat jaminan pemeliharaan. (5) Berdasarkan BAST atau BAPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, PPK membuat SPP- pembayaran yang ditujukan kepada reken

…ke kas negara. (4) Dalam hal sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi nilai pembayaran yang harus dilakukan, sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dipotong melalui SPP pembayaran sebesar nilai pembayaran setelah diper

…sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin BLU melaksanakan minimal: - monitoring atas kesesuaian antara penampungan pada SP3B BLU dengan: 1. pembayaran kepada Penyedia; dan/atau 1. penihilan saldo RPATA BLU, terkait ketepatan nilai dan penerima pembayaran; - pengawasan Kontrak beserta monito

… dan - Tim Penilai Kantor Wilayah. (4) Tim Penilai Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit

…2) Asisten Penyuluh Pajak Mahir yang akan naik jabatan menjadi Asisten Penyuluh Pajak Penyelia, disyaratkan memenuhi jumlah Angka Kredit sebanyak 4 (empat) yang berasal dari kegiatan pengembangan profesi. (3) Angka Kredit kegiatan Pengembangan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)