Pencarian

…sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. (3) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dapat membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 tambahan atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 yang telah dila

…Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi; dan - penyetoran Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan/atau dipungut, atas beberapa jenis Pajak Penghasilan dalam suatu Masa Pajak. (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

…dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: - orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas; dan/atau - orang pribadi yang menjalankan usaha, --- yang menyelenggarakan pembukuan. (3) Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan untuk jenis Pajak Penghasilan selain sebagaimana d

…sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari: - Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar; dan - Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar. (2) Bukti

…yaitu tax identification number atau identitas perpajakan lainnya, kepada Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi. (2) Dalam hal Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ingin menerapkan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda

…yang seharusnya tidak terutang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. --- (3) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi dapat membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi tambahan atas Surat Pemberit

…perubahan data terkait Ahli Kepabeanan dan atas perubahan data tersebut telah disetujui oleh Direktur; - Pengguna Jasa Kepabeanan telah aktif melakukan kegiatan kepabeanan; - berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak, Pengguna Jasa Kepabeanan telah memenuhi kewajiban perpajakan<

…dengan Pembebasan Cukai; - data dalam rangka pengukuran manfaat penggunaan Pembebasan Cukai seperti informasi nilai fasilitas fiskal yang diberikan dan digunakan, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, nilai penjualan hasil produksi, dan nilai kontribusi terhadap perpajakan seperti P

… dan/atau perpajakan. (3) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. (4) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan sebagaimana dimaksu

…2) dilakukan berdasarkan penugasan oleh pimpinan unit kerja tempat Pemeriksa Pajak berkedudukan. (4) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas untuk melakukan kegiatan perencanaan dan koordinasi kegiatan Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/ atau Penegakan

…keuangan, hukum, administrasi publik, teknik yang berkaitan dengan teknologi infomasi dan komunikasi, atau perpajakan; dan - atas ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat.

…3) huruf b bertugas membantu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Pemeriksa Pajak Ahli Madya. (6) Tim Penilai unit kerja pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertugas membantu pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidang

…pengawas pada unit jabatan administrator yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional pada unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan jabatan fungsional untuk Sekretariat Tim Penilai kantor pusat; atau 1. pegawai dengan jabatan paling rendah jabatan pengawas pada uni

… administrasi publik, komunikasi, teknik yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, a tau perpajakan; - Nilai Kinerja PNS paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan - tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau menjalani hukuman disiplin

…sehat jasmani dan rohani; - berijazah paling rendah magister bidang ekonomi, keuangan, hukum, administrasi publik, komunikasi, teknik, perpajakan, atau ilmu sosial; - memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tu gas di bidang Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/ atau Peneg

…Dalam hal untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemeriksa Pajak dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: - perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal sesuai dengan bidan

…terakhir apabila tersedia LKJF. (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Penguji

…atas ketentuan teknis perpajakan Kriteria 2 dokumen analisis ketentuan 002 3,600 Ahli Muda teknis melakukan analisis atas ketentuan teknis perpajakan Kriteria 3 dokumen analisis ketentuan 003 5,700 Ahli Madya teknis melakukan publikasi atau dengar pendapat atas has

…final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk Masa Pajak yang bersangkutan. (5) Pemotong Pajak dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat akhir bulan berikutnya se