Pencarian

…di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Ketentuan...

…penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10), dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

…Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ten

…dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa, dihapus dan dipindahkan ke dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994. Angka 20 Ketentuan Pasal 16 yang mengatur tentang jangka w

…Surat Ketetapan Pajak Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis oleh Wajib Pajak atas kehendak sendiri, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. (4) Apabila jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, Surat Kete

Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga denda administrasi, kenaikan dan biaya penagihan gugur setelah lampau waktu lima tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak melakuka

…atau dokumen lainnya; dan/atau - tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan /atau denda setinggi-tingginya sebesar empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kura

…Anggaran pada Tahun Berkenaan. Pegawai e. Pengendalian atas Penganggaran dan Realisasi Belanja Belum Sepenuhnya Memadai. - Pelaksanaan Kebdalan Pemberian Insentif Perpajakan berupa Pajak Ditanggung Pemerintah Belum Didukung dengan Penganggaran Secara Memadai. - Formula Harga Jual

…dan Pasal 44A. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi." 28.Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut: (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permint

…2.233.196.701.660 1.760.883.901.130 I. PENERIMAAN DALAM NtrGERI 2.232.697.961.660 1.760.385.161.130 . PENERIMAAN I. 1.865.702.816.382 1.462.629.688.832 PERPAJAKAN PENERIMAAN NEGARA N Z. 366.995.145.278 297.755.472.298 BUKAN PAJAK II. PENERIMAAN HIBAH 498.740.000

…pada tanggal 17 Maret 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id --- 2015, No.56 9 LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESI

…memberikan fasilitas dan dukungan tambahan penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara; penganggaran yang b. memberikan fasilitas dan dukungan diperlukan untuk pembangunan fasilitas/infrastruktur Kawasan Industri Terpadu Batang; yang c. memberikan fasilitas perpajakan d

…INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2018 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 225 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REP

…dikenai sanksi administratif berupa: - pencabutan fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini; dan - dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (2) Selain dikenai

…dengan "Obligasi dengan kupon" adalah yang dikenal dengan istilah interest bearing debt securities. Yang dimaksud dengan "masa kepemilikan" adalah yang dikenal dengan istilah holding period. Huruf b Yang dimaksud dengan "bunga berjalan" adalah yang dikenal dengan istilah accrued interest

…Barang Mewah. Namun demikian karena suatu hal, dapat terjadi keterlambatan pembuatan Faktur Pajak. Atas keterlambatan pembuatan Faktur Pajak dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf d juncto Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tanp

…Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang akan diterbitkan, kecuali surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya merupakan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran paj

…Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR. (2) Untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR pernerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertaha

…dan Utilitas Ll=-rr.r. (3) Kemudahan --- PRESIDEN REI3UBLII( INDONESIA (s) Kemudahan/ bantuan insentif perpajakan dan asuransi dan penjaminan sebagaimana ahatsua dalam pasal 37 ayat (3) huruf c dan huruf e diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4t Kemudaha

…Kesehatan - Masker Bedah 15.000.000.000,00 - Pakaian Pelindung Diri 30.000.000.000,00 (coverall) - Sarung Tangan Bedah 15.000.000.000,00 (surgical gloves) - Sarung Tangan Periksa 15.000.000.000,00 (examination gloves) 2 Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) - Antise