Pencarian

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: - tarif layanan diklat; dan - tarif layanan penunjang diklat. Pasal3 **(1) Tarif layanan diklat sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 2 huruf a terdiri atas: - tarif diklat keahlian

Tarif layanan penunjang diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: - tarif laboratorium dan simulator; - tarif penyelenggaraan penelitian, lokakarya, seminar, dan konsultasi; - tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia; - tarif penggunaan sarana tra

Tarif laboratorium clan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 4 --- - 4 - bahan bakar, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/

Tarif penyelenggaraan penelitian, lokakarya, seminar, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai1 peralatan, tenaga ahli, akomodasi, transportasi, dan/atau institutional fee.

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, dan/ atau tenaga kerja.

Tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/ atau harga pasar setempat.

**(1) Tarif penjualan produk sampingan dan basil produksi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah profit margin. (2} Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Bada

Tarifkatering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurufh memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga kerja.

Tarif layanan fasilitasi dokumen pengawakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai,' transportasi, dan/ atau tenaga kerja. jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 5 --- -5

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Tarif layanan penunjang diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**(1) Terhadap peserta diklat yang merupakan warga negara** asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif layanan diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. **(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara** penge

**(1) Terhadap peserta diklat tertentu dapat diberikan tarif** layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. **(2) Peserta diklat tertentu sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) terdiri atas: - peserta diklat teladan; -

Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaiari pada Kantor Pelayanan.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), untuk permohonan Penilaian · Barang Milik Negara berupa tanah dan/ a tau bangunan meliputi: - latar belakang permohonan; - tujuan Penilaian; - dokumen kepemilikan; - deskripsi objek Penilaian; dan - dokumen

( 1 ) Dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, yaitu: - fotokopi sertipikat, untuk objek Penilaian berupa tanah; - fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan bangunan dari instansi yang berwenang, untuk objek Penilaian berupa banguna

Deskripsi objek Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sekurang-kurangnya meliputi lokasi, jumlah, dan luas bidang tanah dan/atau bangunan. ### Pasal 12 . . .. . l/ DISTRIBUSI II

Dokumen penatausahaan barang sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 9 huruf e, yaitu: - fotokopi daftar barang Pengelola, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; - fotokopi Kartu Identitas Barang dan fotokopi daftar barang Pengguna/Kuasa Pengguna, untuk Bara

**(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7** ayat (3), untuk permohonan Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan meliputi: - latar belakang permohonan; - tujuan Penilaian; dan - deskripsi objek Penilaian. **(2) Selain data dan in