Pencarian

…pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan mengukuhkan Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Pengusaha Kena Pajak. (4) Permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak seba

… 1. dalam hal Wajib Pajak telah menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2022 menggunakan mekanisme Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 dan akan menerapkan ketentuan s

…Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 dan Pasal 27; - penyelesaian kelebihan penerimaan pembayaran Dana Kompensasi dan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 18, Pasal 26, dan Pasal 31; dan - pertanggungjawaban Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud

…luar periode pembelian Tiket dan periode penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; --- - tidak melakukan penerbangan dengan kelas ekonomi; atau - Pengusaha Kena Pajak menyampaikan daftar rincian transaksi PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga B

…kemenkeu.go.id --- (5) Persyaratan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/ atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak

…ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; - tidak mempunyai Utang Pajak di KPP tempat Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang terdaftar, atau mempunyai Utang Pajak namun atas keseluruhan Utang Pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau menga

(1) SKF berlaku untukjangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan. (2) Dalam hal Wajib Pajak Pusat mempunyai cabang, SKF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakujuga untuk Wajib Pajak Cabang. (3) SKF yang diperoleh Wajib Pajak tidak menghilangkan kewenangan Dir

…. (1) Tanggal .... ··································· (2) Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak: Nama : (3) NPWP : (4) Alamat : (5) KPP Terdaftar : (6) Kade Verifikasi SKF : (7) sampai dengan tanggal (8) telah me

… - keterangan (description); - nilai transaksi (amounts); dan - sub total tagihan. (3) Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kuitansi/bukti pembelian. (4) Kuitansi/bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Surat Setoran

…1) kepada BP /BPP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkan, dilampiri dengan dokumen sebagai berikut: - Surat Tugas / Surat Perjalanan Dinas/ Perjanjian/ Kontrak; - kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK; - faktur pajak dan/ atau Surat Setoran Pajak (SSP) ses

…Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) ; atau - berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan se bagaimana dimaksud dalam Pas al 68 ayat (7) , --- dapat melakukan penetapan Pajak secara jabatan. Pasal 7 1 ( 1 ) Hasil Pemeriksaan untuk mengUJl kepatu

…berlaku ketentuan sebagai berikut: - penyelesaian atas bahan baku; dan - penyerahan laporan pertanggungjawaban, diselesaikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah beberapa kali diub

…climaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; - membayar Uang Tebusan; - melunasi seluruh Tunggakan Pajak; --- - melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi Wajib P

…sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan dan belum dilunasi, tetap dijadikan dasar bagi: - Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/ atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak; - Wajib Pajak untuk mengomp

…denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Undang­ Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (3) Penghapusan atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan. (4) Penghapusan a

…clalam Pasal 13 ayat (2) huruf a clan/atau Pasal 13 ayat (5) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut: - terhaclap Harta bersih tambahan yang tercantum clalam Surat Keterangan cliperlakukan sebagai penghasilan pacla Tahun Pajak 2016 clan atas penghasilan climaksucl clikenai Pajak

…pada huruf a ditemukan paling lama dalam jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku. (2) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bid

…pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/ atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain. --- (4) Data dan informasi yang

…atas Barang Mewah yang terutang; - sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan; - sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pa