Pencarian

…3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan - permintaan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang diajukan oleh Wajib Pajak sejak tanggal 2 November 2020, pe

…ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan - permintaan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang diajukan oleh Wajib Pajak sejak tanggal 2 November 2020, pengenaan sa

…TAHUN 2021 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA I. UMUM Dalam rangka mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil

…tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. www.peraturan.go.id --- No.6172 Ayat (3) Jika interest pada suatu Wilayah Ke

…PNBP. Contoh kondisi bencana adalah Wajib Bayar mempunyai wilayah usaha yang terkena dampak gempa bumi sehingga tidak dapat beroperasional dalam beberapa bulan dan membutuhkan dana untuk membayar gaji karyawan. Contoh keadaan lain berdasarkan pertimbangan Instansi Pengelola PNBP antara lain

…yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit kepabeanan dan/atau kegiatan di bidang cukai untuk kepentingan audit cukai. (4) Tata cara pelaksanaan audit kepabeanan dan/atau audit cukai sebaga

…sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; e, Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); - penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3); dan g.manaJemen... SK No 086487 A --- PRES

…memenuhi persyaratan sebagai berikut: - pemasukan Barang Kena Pajak ke KPBPB dilakukan di Pelabuhan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan - Barang Kena Pajak berwujud tersebut benar- benar telah masuk ke dalam KPBPB yang dibuktikan dengan dokumen yang telah diberikan

…dikenai PPN. (4) Dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk penyerahan Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan dibebaskan dari pengenaan PPN. (5) Penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh pengus

…tempat lain dalam Daerah Pabean, yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pengawasan dan penatausahaan barang yang dilaran

…Berusaha dan perizinan lainnya yang sedang dalam proses pengajuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. (3) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, sem

…,^"^, Cap Perusahaan dan Tandatangan Nama Jelas Jabatan Tembusan: Direktur Peraturan Perpajakan II BIAYA SK No 024426 A --- PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA BIAYA UNTUK MEMPRODUKSI ALAT KESEHATAN DAN/ATAU PKRT DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-l9 Uraian biaya yang Jumlah biaya

…atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (bentuk usaha tetap); atau - menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia (subjek pajak luar negeri non bentuk usaha tetap).

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. www.peraturan.go.id --- No. 6661 Ayat (4) Untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh LPI berupa bunga dari pinjaman kepada entitas yang dimiliki LPI atau perusahaan patungannya, yang tidak didirikan dan tidak

… dan - dokumen pendukung isian SPOP Elektronik yang harus dilampirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (4) Dokumen pendukung isian SPOP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat dalam format Portable Document Format (PDF)

…data melalui (3) (4) ND Permintaan Data (5) (6) Dokumen (7) (8) (9) (10) Data aplikasi penggalian data dari Subdit softcopy data Pelaksanaan Audit I kepabeanan dan atau dari Kanwil cukai serta DJBC perpajakan Melakukan penarikan data dalam ND Permintaan Data Rek

Dalam hal badan usaha tertentu yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak memenuhi ketentuan · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), badan

…Dalam Bentuk Lain berdasarkan permohonan Pembuat Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a atau huruf b; atau - Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1) yang masih tersisa, dalam hal dilakukan pencabutan izin pembuatan Meterai Dalam Bentuk Lain berdas