Pencarian

**(1) Penyampaian usulan alokasi pembagian DTI sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disertai dengan rencana penggunaan yang disusun dalam rincian program dan kegiatan DTI per kabupaten/kota. **(2) Rincian program dan kegiatan DTI sebagaimana** dimaksud pada ayat (

**(1) Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam** Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian negara/lembaga terkait melakukan evaluasi atas program dan kegiatan DTI serta rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus yang

Penetapan pertama jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlaku bagi: - CPNS yang ditetapkan sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli; - PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi PNS Kementerian Ke

Penetapan pertama jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , dilakukan berdasarkan: - akumulasi Masa Kerja; - ukuran panjang kapal; - Kompetensi Teknis; dan - Formasi Jabatan pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai ya

(1) Akumulasi Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut: - diperhitungkan 0 (nol) tahun bagi: 1 . CPNS, PNS, dan Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan 1.

Pelaksana Awak Kap al Patroli se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan peringkat tertinggi sesuai Masa Kerja, ukuran panJang kapal, Kompetensi Teknis, dan Formasi Jabatan. --- Paragraf 4 Keputusan Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli

Penetapan kembali jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b. berlaku bagi: - CPNS Pelaksana Awak Kapal Patroli yang ditetapkan sebagai PNS Pelaksana Awak Kapal Patroli; - Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dimutasi antar Pang

Pemberian peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan: - akumulasi Masa Kerja; b . ukuran panjang kapal; - Kompetensi Teknis, dan - Formasi Jabatan pada unit yang baru. Paragraf 2 Penghitungan Masa Kerja pada Penetapan Kembali Jabatan d

( 1 ) Akumulasi Masa Kerja pada penetapan kembali Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c, sama dengan akumulasi Masa Kerja terakhir yang dimiliki sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli. (2) Akumulasi Masa Kerja pada

…1) Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan peringkat sama dengan peringkat yang dimiliki sebelumnya sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli. (2) Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b d

( 1) Evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan untuk 1 (satu) Periode Evaluasi. (2) Evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , berlaku bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli yang telah diangkat menja

( 1 ) Penghitungan akumulasi Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan cara menjumlahkan Masa Kerja tahun berjalan dengan akumulasi Masa Kerj a pada penetapan terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli. (2) Masa Kerja sebagaimana d

(1) NEP AKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dihitung dengan cara menjumlahkan NPKP dan NKO .(r --- tahun berjalan, yang masing-masing memiliki bobot sebagai berikut: - bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan - bobot NKO sebesar 25% (dua

( 1) Akumulasi Masa Kerja dan penghitungan NEP AKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 5 mengikuti format dan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Akumulasi Masa Kerja dan penghitu

(1) Kepala Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam --- Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas: - kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan; dan - kepala Naskah Dinas unit organisasi. (2) Kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

**(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2** huruf a merupakan barang yang digunakan oleh: - Lembaga Kepresidenan; - Kementerian Pertahanan; - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia; - Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; . '

…perjalanan dinas ke luar negeri. (6) Pengikutsertaan Pelaksana SPD dari luar Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Pihak Lain berupa Surat Tugas yang diterbitkan oleh: - atasan bagi Pihak Lain yang memiliki atasan; atau - Menteri/Pimpinan Lemba

…Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut: - pemberi tugas; - pelaksana tu gas; - uraian tugas; - sumber pembiayaan; - waktu pe,rjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pul

(1} Berdasarkan surat penagihan Jasa Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan hasil audit BPKP, PPK melakukan pengUJian atas dokumen penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2} yang meliputi: - kelengkapan dokumen tagihan; - kebenarart per hi t

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: - tarif layanan penggunaan tanah, bangunan dan ruangan; - tarif layanan penggunaan sarana dan prasarana wisata; - tarif layanan jasa utilitas dan infrastruktur pendukung kawasan; dan - tarif layanan penunjang.