Pencarian

**(1) Debt to asset swap sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 55 dilakukan dengan cara penyerahan aset. **(2) Aset yang dipergunakan untuk debt to asset swap** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa tanah atau tanah berikut bangunan yang memenuhi persyaratan seba

**(1) Untuk menentukan nilai aset yang menjadi objek debt to** asset swap, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan permohonan optimalisasi lainnya dari pimpinan Kementerian ·Negara/ Lembaga sebagaimana www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 36 --- - 36 - dimaksud dalam <

**(1) Dalam hal surat persetujuan sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 57 ayat (3) telah diterbitkan, pelaksanaan Debt to Asset Swap dilanjutkan dengan penyelesaian: - perjanjian debt to asset swap antara Penanggung Utang dengan Menteri/Pimpinan Lembaga secara notariil; - berita a

**(1) Pengelolaan Piutang Negara pada BUN dilakukan sesuai** ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, sepanjang tidak diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. **(2) Ketentuan mengenai pengelolaan Piutang Negara pada** Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal<

**(1) Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat untuk** diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat ( 1) huruf b merupakan Piutang Negara yang adanya dan besarnya tidak dapat dipastikan secara hukum. **(2) Piutang Negara yang adanya dan besarnya t

**(1) Piutang Negara ditetapkan sebagai PPNTO sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 64 ayat ( 1), dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun: - Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan - tidak ada Barang Jaminan

**(1) Piutang Negara dengan jumlah s1sa kewajiban paling** banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, d

Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dengan s1sa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dapat diterbitkan www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 43 --- - 43 -

Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN karena ada dan besarnya tidak pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupia

Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dengan sisa kewajiban Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan su

Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat diserahkan kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) hurufb dengan sisa kewajiban lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, dapat diterbitkan surat pernyataan PPNTO setelah dipenuhi syarat: - tel

**(1) Dalam hal dari upaya penagihan yang dilakukan oleh** unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diperoleh bukti/ d

**(1) Dalam hal Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 61 ayat ( 1) huruf b dilakukan upaya penagihan atau upaya lain yang dilakukan oleh petugas pada unit di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola Piutang Negara baik secara sendiri-sendiri maupun b

Tata cara penentuan kualitas Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan pembentukan penyisihan Piutang Negara tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 74 pada Kementerian Negara/Lembaga dan PPA BUN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undanga

Piutang Negara yang dilakukan pengurusan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: - jumlah utang paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); - tidak terdapat Barang Jaminan atau Barang Jaminan tidak mempunya

**(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 77 huruf f, dalam hal Piutang Negara berasal eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). **(2) Piutang Negara berasal dari eks Bantuan Likuiditas** Bank Indonesia (BLBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

**(1) Pelaksanaan pengurusan sederhana sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dilaksanakan oleh PUPN Cabang. **(2) Dalam melaksanakan pengurusan sederhana** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUPN Cabang dapat di ban tu oleh pejabat/ pegawai Kantor Wilayah.

Pengurusan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: l... www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 50 --- - 50 - - membuat konsep surat penagihan yang ditandatangani oleh Kepala KPKNL yang ditujukan kepada Penanggung Uta

( 1) PUPN Cabang merumuskan tindak lanjut penyelesaian berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e. **(2) Tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada** ayat ( 1) setelah diterbitkannya surat penagihan, yaitu: www.jdih.kemenkeu.go.id --- -