Pencarian

(1) Penelitian dan pemeriksaan Kecelakaan Kerja atau PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. penelitian dokumen, meliputi: 1. laporan tahap I dan/atau laporan tahap II; 2. kartu tanda penduduk atau identitas lainnya; 3. Kartu Peserta BPJS

(1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), pihak lain mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. daftar perangkat lunak dan perangkat keras; b. riwayat hidup sumber daya manusia jaringan informasi; dan c. surat pernyataan bersed

**(1) Sertifikasi ISPO terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menerapkan prinsip yang meliputi: - kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; - praktik perkebunan yang baik; - pengelolaan lingkungan hidup, sumbe

…perizinan dan non perizinan se bagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan rr:elalui Pelayanan Terp ad u Sa tu Pin tu, Pasal 28 ... --- PRE SI DEN REPLJBLIK INDONESIA Pasal28 ( 1) Badan Pelaksana menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di Kawasan

…perindustrian; dan - persandian. Papua (3) Rincian kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota tercantum da-lam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Bagian Keenam Kewenangan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerj aan<

…minimum kabupaten/kota dilakukan sesuai formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (a) dan penghitungan nilai penyesuaian Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5). (3) Dihapus. (4) Penghitungan penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/kota dilakukan

PB sektor informasi geospasial meliputi kegiatan usaha: a. perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan informasi geospasial; b. pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis metode terestris, metode fotogrametri dan pengindraan jauh, atau hidrografi; dan c. pengolahan dan pengelolaan data dan informa

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenakerjaan memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI dengan cara melakukan: - penelitian terhadap perjanjian penempatan yang telah disetujui oleh Perwakilan; - penelitian terhadap kebenaran l

Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan keringanan pembayaran luran JKK pada program jaminan sosial ketenagakedaan untuk jangka waktu tertentu bagi Perusahaan industri padat karya tertentu dengan tetap memberikan pelindungan bagi Pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit y

Perubahan pengaturan mengenai tata cara seleksi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Kementerian Ketenagakedaan 27. RPP tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air UU Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak pekerja yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakedaan.

(l) Karyawan Perusahaan merupakan pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakedaan. (21 Bagi karyawan Perusahaan tidak

(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang. (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah strategis, antara lain : a. menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor

(1) Pengurangan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) bagi Pegawai Tetap, yaitu: a. biaya jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UNDANG-UNDANG Pajak Penghasilan; b. iuran terkait program pensiun dan hari tua, yang terkait dengan gaji, yang dibayar oleh Pegawai

…ayat (1) merupakan karyawan BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keteriagakerjaan. (3) Karyawan

…den c. mcnyiapkan risidah rapat/pertemuan dan menyusun konsep perumuson haith peMbilhasan. Paull la ( I) Per-an hams sektor yang membidangs Prmberdayaan Perempuan, Keschntan, Pendidikan, Sonia', Ekonomi, SDM. liepegewatan, Ketenagalterjaan. Politik/Pcmcrintahan, don Perlindungan