Pencarian

Tarif kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Tarif produk samping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan baku, peralatan, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

**(1) Terhadap mahasiswa asmg dikenakan uang kuliah** tunggal paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif uang kuliah tunggal tertinggi untuk program diploma clan sarJana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. **(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kri

**(1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif** layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif program diploma III dan sarjana untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2013/2014, tarif program pascasarjana, clan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam <

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalain Pasal 1 ayat (1) terdiri atas: - tarif layanan berdasarkan kelas; - tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan - tarif farmasi.

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalain ### Pasal 2 huruf a terdiri atas: - tarif rawat inap; dan - tarif tindakan medis operatif.

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalain Pasal 2 huruf b terdiri atas: - tarif administrasi; - tarif visite dan konsultasi; - tarif rawat jalan; - tarif kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara; - tarif ti

**(1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud** dalain Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 5 --- - 5 - **(2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum** sebes

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP /WIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat **(3), ayat (4), ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan** Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republ

**(1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. **(2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana** dim

**(1) Penetapan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/ atau tarif kompetitor. www.jd

Tarif penggunaan kendaraan, tarif pendidikan dan pelatihan, dan tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, huruf h, dan huruf i ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepol

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/ atau tenaga kerja.

Tarif pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

**(1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 7 --- - 7 - **(2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** mem

**(1) Terhadap pas1en tertentu dapat dikenakan tarif layanan** sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. **(2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling** sedikit terdiri atas: - korban terdampak kondisi kah

**(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata** Keuangan APBN melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: - berstatus PNS; - memiliki integritas dan moralitas yang baik; -

Kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dengan rincian sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 4 --- - 4 - - kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, Tahu

Kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, dengan rincian sebagai berikut: - kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 20 12, Tahun Anggaran --- --- Page 5 --- - 5 - 20 13, dan