Langsung ke konten

Pencarian

PERMENDESA 6/2015 Pasal 186

Subdirektorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan lingkungan hidup.

PERMENDESA 6/2015 Pasal 188

Subdirektorat Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Desa; dan b. Seksi Fasilitasi Konservasi Lingkungan Hidup Desa.

PERMENDESA 6/2015 Pasal 610

Subdirektorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang lingkungan hidup.

PERMENDESA 6/2015 Pasal 612

Subdirektorat Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup; dan b. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

PERMENHAN 16/2010 Pasal 251

Seksi Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Seksi LH dipimpin oleh Kepala Seksi Lingkungan Hidup disebut Kasi LH mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standarisasi teknis di bidang analisis yang m

PERMENKLHBPH 18/2025 Pasal 2

IGT lingkungan hidup meliputi bidang: a. tata lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan; b. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; c. pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun; d. pengendalian perubahan iklim dan ta

PERMENLH 19/2008 Pasal 9

Instansi lingkungan hidup provinsi dan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan Menteri s

PERMENLH 3/2013 Pasal 4

Audit Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Audit Lingkungan Hidup yang bersifat sukarela; dan b. Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

PERMENLH 3/2013 Pasal 17

Audit Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan audit yang diwajibkan oleh Menteri kepada: a. Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau b. Usaha dan/atau Kegiatan yang menunjukkan

PERMENLH 7/2014 Pasal 3

Kerugian Lingkungan Hidup meliputi: a. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracu

PERMENLU 2/2016 Pasal 493

Subdirektorat Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada lingkup multilateral mengenai tata kelola dan pendanaan program lingkungan hidup global, ke

PERMENLU 2/2016 Pasal 494

Subdirektorat Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada lingkup kerja sama multilateral mengenai tata kelola dan pendanaan program lingkungan hidup<

PERMENLU 7/2011 Pasal 584

Subdirektorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai lingkungan hidup

Subdirektorat Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Seksi Lingkungan Hidup dan Pemukiman; b. Seksi Perubahan Iklim; c. Seksi Keanekaragaman Hayati; dan d. Seksi Pendanaan Global Program Lingkungan Hidup.

PERMEN 137/2022 Pasal 386

Subdirektorat Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemetaan urusan pemerintahan, penyusu

PERMEN 14/2020 Pasal 90

Direktorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup.

PERMEN 19/2008 Pasal 9

Instansi lingkungan hidup provinsi dan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan Menteri sesuai deng

PERMEN 15/2021 Pasal 4

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

PERMEN 7/2011 Pasal 584

Subdirektorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral mengenai lingkungan hidup

Subdirektorat Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Seksi Lingkungan Hidup dan Pemukiman; b. Seksi Perubahan Iklim; c. Seksi Keanekaragaman Hayati; dan d. Seksi Pendanaan Global Program Lingkungan Hidup.