Pencarian

**(1) Terhadap taruna tertentu dapat dikenakan tarif layanan** sampai dengan Oo/o (nol persen) dari Tarif Diklat Pembentukan dan Tarif Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d. **(2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**

Kedudukan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN terdiri atas: - Pranata Keuangan APBN pada Instansi Pusat Kementerian Negaraj Lembaga; dan - Pranata Keuangan APBN pada Instansi Vertikal Kementerian Negaraj Lembaga. Of --- Pasal3 (1) Jabatan Fungsional Pranata Keuang

…dengan mempertimbangkan jumlah: - Pranata Keuangan APBN yang akan naik jenjang, naik pangkat, pensiun, dan berhenti pada tahun yang dihitung; dan - Analis Pengelolaan Keuangan APBN. (6) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

Pengangkatan PNS sebagai Pranata Keuangan APBN dilakukan melalui: - pengangkatan pertama; - perpindahan dari jabatan lain; - penyesuaian/ inpassing; dan - promos1. Bagian Kedua Pengangkatan Pertama Pasal9 (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APB

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: - berstatus PNS; - memiliki integritas dan moralitas yang baik; - sehat

( 1) Pengangkatan dalam J abatan Fungsional Pranata Keuangan APBN melalui penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut: - berstatus PNS; - memiliki integritas dan moralitas yang baik; - sehat jasmani dan rohani;

( 1) Pengalaman dalam pelaksanaan tug as di bidang Pengelolaan Keuangan APBN se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan Pasal 11 ayat (1) huruf e meliputi: - bertugas sebagai ketua/ anggota Tim Penilai dalam kegiatan di bidang Pengelolaan Keuan

…1) Kementerian Negara/Lembaga yang telah mendapatkan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melaksanakan penyesuaian/ inpassing Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN selama periode penyesuaian/ inpassing.

**(1) Data yang digunakan dalam perhitungan DID Tambahan** periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi: - Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/ a tau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan

Pagu DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah di dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan data terpadu kesejahteraan sosial.

**(1) Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan: - prasyarat utama; dan - kategori kinerja. **(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dan kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat **(1) huruf b dikelompo

**(1) Prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6** ayat (1) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu Daerah sebagai penentu kelayakan Daerah penerima DID Tambahan periode ketiga. **(2) Prasyarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)** merupakan Peme

**(1) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6** ayat (1) hurufb terdiri atas: - kategori kinerja penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19); dan - kategori kinerja data terpadu kesejahteraan sosial. **(2) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),**

**(1) Penilaian kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 8 ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan dengan mengelompokkan nilai di masing-masing variabel mulai dari nilai tertinggi hingga nilai terendah. **(2) Nilai kinerja atas variabel sebagaimana dimaksud dalam

**(1) Pagu per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9** ayat (2), berdasarkan jumlah Daerah penerima DID Tambahan periode ketiga per variabel. **(2) Pagu per variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dilakukan berdasarkan pagu DID Tambahan periode ketiga se bagaimana dim

**(1) Alokasi DID Tambahan periode ketiga untuk kinerja** Pemerintah Daerah dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVJD-19) dan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 5, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan:

Ketentuan mengenai: - rincian alokasi DID Tambahan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan - format surat komitmen penggunaan DID Tambahan periode ketiga se bagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), te

( 1) Dalam hal Harta yang diungkapkan berada di luar wilayah NKRI se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dapat mengalihkan Harta dimaksud ke dalam wilayah NKRI. (la) Harta yang dialihkan oleh Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud pada ay

**(1) Wajib Pajak yang telah menerima Surat Keterangan** yang memuat Harta berupa dana sebagai Harta yang berada di luar wilayah NKRI dan telah ditempatkan di dalam wilayah NKRI setelah tanggal 31 Desember www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 6 --- - 6 - 2015 sampai dengan sebelum be

**(1) Dalam hal dana yang dialihkan secara bertahap ke** dalam wilayah NKRI telah disetor seluruhnya oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (Sb), Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway tempat Wajib Pajak mengalihkan dana harus men