Pencarian

Pemungu.tan Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 7 huruf a dilakukan pada saat: - Dokumen diterima dari Pembuat Meterai, untuk Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; - Dokumen selesai dibuat oleh pihak yang menerbitkan

**(1) Pemungutan Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 7 huruf a dilakukan dengan membubuhkan: www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 9 --- - 9 - - Meterai Percetakan pada Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf

**(1) Penyetoran Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 7 huruf b atas Bea Meterai yang dipungut untuk setiap Masa Pajak wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. **(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada

**(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf** c wajib dilakukan dengan menyampaikan SPr Masa Bea Meterai ke kantor Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. **(2) SPr Masa Bea Meterai sebagaimana dimaksu

**(1) Dalam hal batas akhir penyetoran sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1) dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) merupakan hari libur, penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya. **(2)

**(1) Pemungut Bea Meterai dengan kemauan sendiri dapat** membetulkan SPT Masa Bea Meterai yang telah disampaikan dalam hal: - terdapat salah tulis atau salah hitung; atau - terdapat surat berharga berupa eek dan/ atau bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (

**(1) Atas penyampaian SPT Masa Bea Meterai sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) yang menyatakan kelebihan penyetoran Bea Meterai dapat diajukan permohonan: - pemindahbukuan; atau - pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. **(2) P

**(1) Berdasarkan permohonan pemindahbukuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pajak melalui kepala KPP tempat Pemungut Bea Meterai terdaftar melakukan penelitian dengan memastikan: www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 14 --- - 14

**(1) Berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan** pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hurufb, Direktur Jenderal Pajak melalui kepala KPP tempat Pemungut Bea Meterai terdaftar melakukan penelitian dengan memastikan: - k

( 1) Penerbitan bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, dan surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

**(1) Pembayaran Tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota** Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya, serta Tun jangan Perin tis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan pada bulan Juli 2015 dilaksanakan menggunakan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1. **(2) Pe

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas: - Tarif Layanan Akademik; dan - Tarif Layanan Penunjang Akademik. Pasal3 Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas: - Tarif Seleksi Penerimaa

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas: - Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, Sarana Kesenian, dan Olahraga; - Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin; - Tarif Penggunaan Sarana Transportasi; - Tarif Laboratorium; dan - T

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 4 --- - 4 - Layanan Umum Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar pada Kementerian Perhubungan.

Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, Sarana Kesenian, dan Olahraga dan Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhatikan harga pasar setempat. Pasal8 Tarif Penggunaan Sarana Transportasi s

**(1) Terhadap taruna tertentu dapat dikenakan tarif layanan** sampai dengan Oo/o (nol persen) dari Tarif Diklat Pembentukan dan Tarif Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d. **(2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**

Kedudukan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN terdiri atas: - Pranata Keuangan APBN pada Instansi Pusat Kementerian Negaraj Lembaga; dan - Pranata Keuangan APBN pada Instansi Vertikal Kementerian Negaraj Lembaga. Of --- Pasal3 (1) Jabatan Fungsional Pranata Keuang

…dengan mempertimbangkan jumlah: - Pranata Keuangan APBN yang akan naik jenjang, naik pangkat, pensiun, dan berhenti pada tahun yang dihitung; dan - Analis Pengelolaan Keuangan APBN. (6) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

Pengangkatan PNS sebagai Pranata Keuangan APBN dilakukan melalui: - pengangkatan pertama; - perpindahan dari jabatan lain; - penyesuaian/ inpassing; dan - promos1. Bagian Kedua Pengangkatan Pertama Pasal9 (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APB

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: - berstatus PNS; - memiliki integritas dan moralitas yang baik; - sehat