Pencarian

Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan/ ditugaskan menjadi Analis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan status penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(1) Penyesuaian pensiun pokok dengan menggunakan be saran** pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan keputusan oleh Pejabat yang berwenang. www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 3 --- - 3 - **(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dima

**(1) Pembayaran pensiun pokok kepada pensiunan Pegawai Negeri** Sipil dan janda/ dudanya serta Purnawirawan, Warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada

(1) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN pada masing-masing In~tansi Pusat dan Instansi Vertikal Kementerian NegarajLembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari beberapa indikator m

( 1) Penghitungan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) dihitung dengan formula sebagai berikut: Besaran Subsidi x Baki Debet x hari bunga atau hari margin 360 (2) Penghitungan Subsidi Bunga/Subsidi Margin seb

(1) BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat bekerja sama dengan Koperasi dalam rangka pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin. (2) Koperasi yang dapat bekerja sama dengan BLU merupakan Koperasi yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan U saha Kec

(1) Penyalur Kredit/Pembiayaan menyampaikan data Debitur yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) ke SIKP. (2) Penyalur Kredit/ Pembiayaan menyampaikan data debitur lainnya sebagaimana dim

…tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penyalur Kredit/Pembiayaan dapat mengajukan tagihan Subsidi Bunga/ Subsidi Margin yang belum ditagihkan dan/ atau tunggakan pada tahun 2020 sesua1 pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021, dengan besaran Subsidi

…dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a. --- (2) Dalam hal pelaksanaan pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dilakukan BLU melalui Koperasi sebagai Lembaga Linkage BLU atau Koperasi yang bekerja sama dengan BLU, BLU bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

( 1) PPSPM melakukan penguJian atas SPP-LS beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (8) serta melakukan penguJ1an ketersediaan dan pembebanan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam daftar isian pelaksanaan anggaran BUN. (2) Dalam hal peng

…7) Dalam hal terdapat kekurangan atas pembayaran Subsidi Bunga/ Subsidi Margin yang dinyatakan dalam audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah, Penyalur Kredit/Pembiayaan dapat mengajukan tagihan atas kekurangan tersebut selama masa pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margi

**(1) Piutang Negara yang dilakukan pengurusan** sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: - jumlah utang paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); - tidak terdapat Barang Jaminan atau Baran

**(1) PUPN Cabang merumuskan tindak lanjut** penyelesaian berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e. **(2) Tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) setelah diterbitkannya surat penagihan, yaitu: - menerbitkan

**(1) Pembuatan berita acara pembahasan dalam rangka** pengurusan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) hanya dapat dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024. jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 6 --- - 6 ­ **(2) Piutang Negara yang tidak dapat diselesa

**(1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang** Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit: - daftar nominatif Penanggung Utang; - PPNTO; dan - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (

**(1) Wajib Pajak yang telah menerima Surat Keterangan** yang memuat Harta berupa dana sebagai Harta yang berada di luar wilayah NKRI dan telah ditempatkan di dalam wilayah NKRI setelah tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan sebelum berlakunya Undang­ Undang Nomor 11 Tahun 2016 tent

**(1) Dalam hal dana yang dialihkan secara bertahap ke** dalam wilayah NKRI telah disetorkan seluruhnya oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai Gateway tempat Wajib Pajak www.jdih.kemenkeu.go.i

( 1) Keuntungan dari hasil investasi atas penempatan pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat ditarik sewaktu-waktu oleh Wajib Pajak. **(2) Keuntungan yang dapat ditarik sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih lebih atas

(1) Untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), setiap PKL wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan : a. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah; b.

…berdasarkan Peraturan Walikota ini. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota. Bagian Kedua Zona Kuning Pasal 1 1 ( 1 ) Zona kuning didasarkan pada waktu atau tempat. (2) Zona kuning sebagaimana d