Pencarian

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pendaftaran Wajib Pajak, melaksanakan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan

( 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi: - pelayanan pajak; - penyuluhan pajak; - pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; DISTRIBUSI II

…Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJP. 1. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP ad

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 83, Bagian Advokasi I menyelenggarakan fungsi: - penyiapan bahan penelaahan kasus hukum; - pemberian bantuan hukum pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Advokasi IV menyelenggarakan fungsi: - penyiapan bahan penelaahan kasus hukum; - pemberian bantuan hukum pada un::.t-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks Bank Dalam Likuidasi, hak uji materi

**(1) KJA wajib memberikan jasa akuntansi sesuai dengan** kompetensi yang dimiliki Akuntan Berpraktik di dalamnya. **(2) Jasa KJA meliputi paling sedikit jasa pembukuan, jasa** kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan

**(1) PPK menyusun rancangan kontrak Rumah Negara** sebagai pedoman dalam proses Pembelian Rumah Negara dan penyusunan penawaran oleh Penyedia Rumah. **(2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling** sedikit memuat ketentuan: - para pihak; - pendahuluan; C. definisi; - p

…PKP2B berupa: - tanah dan/atau bangunan; atau - selain tanah dan/atau bangunan. L... --- (3) Pemanfaatan BMN PKP2B dilakukan untuk jangka waktu yang tidak melampaui jangka waktu IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. (4) Pelaksanaan Pemanfaatan BMN PKP2B yang berada pad

Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai yang mendapatkan masalah bidang hukum perdata, tata usaha negara, niaga, agama atau perpajakan yang patut diduga akan menimbulkan gugatan melalui badan peradilan, dapat mempe

…informasi (IT Inventory). (3) SINSW di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip-prinsip: - dokumen tunggal (single document); - melalui sistem elektronik; - integrasi dengan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT inventory); - standardisasi dan p

… --- 1. keputusan mengenai pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; 1. keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri . meng

… dan - melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (2) Dalam hal terdapat biaya bersama bagi Badan Usaha atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperole

( 1 ) Penyedia Barang/Jasa yang iku t serta dalam pelaksanaan E-Tendering harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - memiliki User ID dan Kata Sandi (Password) dari Pusat LPSE Kementerian Keuangan untuk dapat masuk ke dalam Aplikasi SPSE; - memenuhi ketentuan Peraturan Peru

**(1) Rekonsiliasi data dan informasi KND sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 26 meliputi: - rekonsiliasi atas data awal; - rekonsiliasi atas data dan informasi periode berjalan; dan - rekonsiliasi atas data penenmaan negara yang berasal dari pengelolaan KND pada Perusahaan Ne

**(1) Kebijakan dan strategi penanganan pandemi Corona** Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjadi dasar pengalokasian anggaran dalam APBN untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Program PEN. **(2) Pengalokasi

… - surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal Pemindahtanganan dilakukan setelah 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor; - fotokopi KK dan PKP2B yang mencantumkan ketentuan mengenai pemberian fasilita

**(1) Komwasjak mengadakan rapat koordinasi secara** berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Inspektorat Jenderal. **(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1