Pencarian

**(1) Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan di bidang** telceologi informasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf e dilaksanakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dapat dipercaya dan handal untuk mengolah data perpajakan yang akurat

Setiap kewajiban perpajakan yang timbul karena pelaksanaan kegiatan penciptaan nilai, penangkapan nilai, dan pendanaan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. Pasal. . .

**(1) Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud** dalam Pasal 1 ayat (4) meliputi: - penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap; - perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE

**(1) Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan** Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa: - pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabea

(1) Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang melakukan: a. kerja sama penyediaan Aplikasi Perpajakan dan/atau Aplikasi Penunjang dengan pihak lain; b. pengakhiran kerja sama penyediaan Apl

**(1) Nomor identitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 7 ayat (1) digunakan orang pribadi atau Badan sebagai identitas untuk kepentingan administrasi perpajakan tertentu. **(2) Administrasi perpajakan tertentu sebagaimana dimaksud*

Nomor identitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 7 ayat (1) digunakan oleh orang pribadi atau Badan yang memiliki kriteria sebagai berikut: - subjek pajak luar negeri yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi yang ditunjuk ole

**(1) Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan merupakan** jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. **(2) Kepala Bagian pada Setkomwasjak merupakan jabatan** administrator atau jabatan struktural eselon III.a. **(3) Kepala Subbagian pada Setkomwasj

**(1) Fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 2 huruf a dapat diberikan atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang kepada: - Penerima Hi bah, Penerima Pinjaman, dan/ a tau Penerima Pen

**(1) Fasilitas dan kemudahan perpajakan, kepabeanan, dan** cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa: - Pajak Penghasilan; pertambahan b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; - Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di luar kegiatan usaha yang memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib** Pajak di luar penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha yang memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tetap dilakukan pemotongan dan pemungut-an pajak sesuai dengan k

Fasilitas Pajak Penghasilan selain yang diatur dalam peraturan Pemerintah ini tetap dapat diberikan kepada Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bagian Ketiga Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertam

**(1) Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak** oleh Pelaku Usaha ke TLDDP, dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan di bidang perpajakan. **(2) Pelaku** SK No 01885

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK wajib membuat faktur pajak pada saat penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu, Jasa Kena Pajak Tertentu, dan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis diberikan fasilitas dan pembebasan Pajak Pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Toko yang berada pada KEK Pariwisata dapat berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**(1) Kemudahan perpajakan Pajak Pertambahan Nilai** dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a angka 2 yang diberikan di Ibu Kota Nusantara berupa: - Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut; dan - pengecualian Pajak Penjualan a

**(1) Kemudahan perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai** tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a di Ibu Kota Nusantara, diberikan atas: - penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis; dan/atau - impor barang

**(1) Kemudahan perpajakan berupa pengecualian pengenaan** Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b diberikan atas penyerahan kelompok hunian mewah kepada orang pribadi, badan, dan/atau kementerian/lembaga, yang berkegiatan usaha, bertugas,