Pencarian

(1) Perusahaan Industri yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48 huruf a sehingga menimbulkan pencemaran dikenakan pidana sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) Pe

Penyelenggaraan perhubungan berasaskan : a. asas transparansi; b. asas akuntabel; c. asas berwawasan lingkungan hidup; d. asas berkelanjutan; e. asas partisipatif; f. asas manfaat; g. asas efisien dan efektif; h. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan; i. asas

(1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah unsur pelaksana Kecamatan di bidang Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan. (2) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas melakukan Pembinaan Pembangunan dibidang Perekonomian Desa/Kelurahan, Produksi dan distribusi serta pe

(1) Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Kelurahan di bidang Pembangunan Masyarakat. (2) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan Pembinaan Pembangunan dibidang Perekonomian Kelurahan, Produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup. (3) Untuk menyelen

Jadwal Retensi Arsip merupakan acuan dalam pengaturan usia/masa simpan arsip Kepegawaian, Keuangan, Perdagangan, Lingkungan Hidup, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pendidikan dan Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pere

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa dan lingkungan hidup.

Dalam penanggulangan bencana setiap orang berkewajiban: a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. berperan aktif dalam penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebaka

Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik bertujuan untuk: a. melindungi wilayah Daerah Kota dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik; 5 b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestaria

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Cirebon. 2. Walikota adalah Walikota Cirebon. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hi

Tujuan Penyelenggaraan Kota Hijau adalah sebagai berikut: a. melindungi wilayah di Daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga untuk terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, rapi dan indah; b. menjaga keberadaan, keberlangsungan da

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas : a. tanggung jawab; b. keterpaduan dan keberlanjutan; c. kelestarian lingkungan hidup; d. perlindungan sumber air; e. keadilan; f. kehati-hatian; g. partisipatif; dan h. manfaat.

(1) Kebijakan penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi : a. pemantapan kawasan untuk kepentingan ekonomi; dan b. pemantapan kawasan untuk penyelamatan lingkungan hidup. (2) Strategis pemantapan kawasan untuk kepentingan ekonomi sebaga

(1) Penetapan kawasan yang merupakan kawasan strategis Kota meliputi : a. kawasan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan b. kawasan untuk kepentingan penyelamatan lingkungan hidup. (2) Penetapan kawasan yang merupakan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekon

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas: a. tanggung jawab; b. keterpaduan dan keberlanjutan; c. kelestarian lingkungan hidup; d. perlindungan sumber air; e. keadilan; f. kehati-hatian; g. partisipatif; dan h. manfaat.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Madiun. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 3. Walikota adalah Walikota Madiun. 4. Kantor Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat KLH, adalah Kantor Lingkungan Hid

Penyelenggara warung internet wajib: a. memiliki perjanjian jual kembali dan/atau rekomendasi dari Penyelenggara Akses Internet; b. memiliki SIUP; c. memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup; d. melaksanakan operasional Warnet dalam rentang waktu antara pukul

Pemegang IUIPHHK dilarang: a. memperluas usaha industri tanpa izin; b. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin; c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan; d. me

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dilarang membuang Limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media Lingkungan Hidup tanpa pengolahan terlebih dahulu .

(1) Untuk kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (2) Dokumen analisis mengenai dampak lingk