Pencarian

**(1) Bendahara Pengeluaran/BPP melaksanakan pembayaran** UP berdasarkan SPBy yang telah ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. **(2) SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri** dengan bukti pengeluaran sebagai berikut: - kuitansi/ bukti pembelian yang telah disahkan PPK;

**(1) Subbagian Pengawasan Pajak I mempunyai tugas** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program pengawasan terkait kebijakan pajak dan pelaksanaan administrasi pajak, melaksanakan pengamatan, pengkajian, penyiapan konsep saran dan/atau rekomendasi,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 60, Bagian Hukum Pajak, Kepabeanan, Cukai dan Evaluasi Regulasi menyelenggarakan fungsi: - perumusan dan penelaahan legal drafting rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan atau penetapan berikut pemro

…Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib P

…pajak, --- yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesua1 ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 1. Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undang

· Pelaporan dan pertanggungjawabari Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar intemasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/ atau pembelian kembali

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat . PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh

…analisis untuk kepentingan perpajakan. (5) Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengujian kepatuhan perpajakan dan/ atau penegakan hukum

…a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - berstatus PNS; - memiliki integritas dan moralitas yang baik; - sehat jasmani dan rohani; - pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/ c; - berijazah paling rendah Diploma III (DIII) di bidang akuntansi, perp

…terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan; 1. tidak mempunyai utang pajak atau mempunyai utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pemba

…Pendapatan Daerah Kota Palopo; Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingka.t Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo; Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan perundang undan

Akumulasi luran Pensiun dapat digunakan untuk: - pembayaran manfaat pensiun; - pembayaran talangan manfaat pensiun awal tahun; - pembayaran talangan kekurangan alokasi manfaat pensiun; - pembayaran biaya penyelenggaraan; - pengembangan dalam instrumen investasi; - pemenuhan k

…dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; - membayar Uang Tebusan; - melunasi seluruh Tunggakan Pajak; - melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang

…nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (7). (3) Penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hams berdasarkan Bukti Nyata atau Data yang Objektif dan Terukur serta memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 da

…I --- 1. Penilaian adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai tertentu atas objek penilaian pada saat terten tu yang dilaksanakan secara o bj ektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di

Terhadap impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ### Pasal 3 ayat (1), dapat diberikan fasilitas: - pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nil

… dan Bea Masuk pembalasan. 1. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPN atau PPN dan PPnBM adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jas

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh

…pengampuan; - fotokopi surat tanda lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa, dengan nilai kelulusan paling rendah tingkat madya; - fotokopi surat tanda lulus Ujlan di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia yang sah yang diterbitkan