Pencarian

…dalam: - SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 yang telah dilaporkan Pemberi Kerja; atau - data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (master.file) Wajib Pajak pusat bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun P

Subdirektorat Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 5 --- - 5 - penelaahan, dan penyusunan rancangan peraturan, petunjuk pelaksanaan, penegasan, teknis operasional, serta jawaban atas pertanyaan

**(1) Seksi Analisis Data I, Seksi Analisis Data II, Seksi** Analisis Data III, dan Seksi Analisis Data IV masing- masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, dan penyusunan kebijakan teknik www.jdih.kemenkeu.go.id --- --- Page 25 --- - 25 - operasional di

( 1) PPN a tau PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh pemungut PPN dalam hal: - pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai seb

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang

…atau - Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol atau minuman yang mengandung etil alkohol yang wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. (2) Pengusaha Pabrik skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Penyalur minuman yang mengandung

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang telah mendapatkan penetapan penghapusan secara mutlak piutang negara dart Menteri Keuangan tahun 2018. 1. Pajak Penghasilan Terutang adalah Pajak Penghasilan yang

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperole

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Departemen Keuangan menyelenggarakan fungsi : - pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara; - pembinaan dan pelaksanaan di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak, bukan pajak, pungutan

Menetapkan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan, dengan susunan keanggotaan terdiri atas: - Ketua : Gubernur Jawa Timur; - Wakil Ketua I : Bupati Gresik; - Wakil Ketua II: Bupati Malang; - Anggota : 1. Deputi Bid

KETETENTUAN LAIN-LAIN 1. Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini tidak akan ditafsirkan untuk membatasi dengan segala cara setiap pengecualian, pembebasan, pengurangan, kredit, ataupun kelonggaran lainnya sekarang atau selanjutnya sesuai : a) dengan UNDANG-UNDANG Negara pihak pada Persetujuan dalam

PERATURAN-PERATURAN LAIN Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tidak akan ditafsirkan sebagai membatasi suatu pengecualian, pembebasan, potongan, pengurangan atau kelonggaran yang diberikan sekarang atau dimasa yang akan datang : a) oleh perundang-undangan dari suatu Negara pihak pada Persetujua

…saham, atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, yang berhak atas pembagian laba, maupun penghasilan lainnya dari hak-hak perseroan yang oleh undang-undang perpajakan Negara di mana perseroan yang membagikan dividen itu berkedudukan, dalam pengenaan pajaknya diperl

…pihak pada Persetujuan yang disebut pertama atas penduduk tersebut. Namun demikian pajak yang dikurangi itu tidak akan melebihi jumlah pajak yang dikenakan di Negara pihak pada Persetujuan yang disebut pertama atas penghasilan tersebut yang dihitung berdasarkan perundang-undangan dan peraturan-pera

PENDUDUK 1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara pihak pada Persetujuan" berarti setiap orang dan badan, yang menurut perundang-undangan Negara tersebut dapat dikenakan pajak di Negara itu berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat kedudukan manajemennya, tempat

Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari : 1. Sekretariat Direktorat Jenderal; 2. Direktorat Pajak Langsung; 3. Direktorat Pajak Tidak Langsung; 4. Direktorat Perencanaan, Penerimaan, dan Penagihan; 5. Direktorat Pengusutan dan Pengendalian Wilayah; 6. Direktorat Peraturan Perpajakan; 7.

Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan terdiri dari : 1. Sekretariat Badan; 2. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai; 3. Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran; 4. Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan dan Iuran Pendapatan Daerah; 5. Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai; 6. Pusat P

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Departemen Keuangan menyelenggarakan fungsi : - pelancaran pelaksanaan serta pembinaan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara; - pembinaan dan pelaksanaan di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak, bukan pajak, pung

Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan terdiri dari: 1. Sekretariat Badan; 2. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai; 3. Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran; 4. Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan; 5. Pusat Pendidikan dan Latihan Bea dan Cukai; 6. Pusat Pendidikan dan Latihan Keuang