Pencarian

Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk mewujudkan pemantapan Sragen yang aman, sehat, rapi dan indah serta penyehatan lingkungan yang berkelanjutan guna pemenuhan hak dasar atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Sasaran pengelolaan sampah adalah : 1. mewujudkan tata kelola sampah yang baik di daerah; 2. mewujudkan pemenuhan hak dasar atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; 3. mencegah terhadap dampak negatif sampah; 4. meningkatkan peran pemerintah daerah, pelaku usaha dan masya

(1) RPPLH memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan, d. adaptasi dan mitiga

(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan RPPLH yang telah disusun. (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan Bupa

Pengendalian kerusakan ekosistem yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi: a. pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa; b. pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan c. pengendalian kerusakan ekosiste

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakantanah untuk produksi biomassa wajib melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan tanah. (2) Bupati melalui OPD lingkungan hidup melakukan pengawasan atas pengendalian k

Pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan Izin Lingkungan dilakukan oleh Bupati melalui OPD lingkungan hidup.

(1) Keputusan mengenai permohonan izin diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap. (2) Izin PPLH ditetapkan oleh Bupati melalui OPD lingkungan hidup yang sekurang-kurangnya memuat tentang : a. identitas peru

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair dari Bupati melalui OPD lingkungan hidup.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan air Iimbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah dari Bupati melalui OPD lingkungan hidup.

(1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 diberikan atas nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3 skala Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati melalui OPD lingkungan hidup. (2) Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah

(1) Setiap orang dilarang: a. dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; b. melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan; c. melepaskan

(1) Pemerintah menghormati hak atas kepemilikan warga. Penghilangan hak atas kepemilikan/Penggusuran harus berdasarkan hukum dan semata-mata demi kepentingan umum. (2) Pembangunan perumahan menghormati dan tidak mengorbankan lingkungan hidup, identitas budaya dan keragaman

Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup perairan yaitu pencadangan kawasan konservasi perairan Nasional Laut Sawu dan sekitarnya.

(1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Hukum Adat. (2) Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan hidu

Dalam hal Masyarakat Hukum Adat dan/atau pihak diluar Masyarakat Hukum Adat berniat untuk melakukan kerja sama dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk tujuan ekonomi dan lingkungan hidup pemerintah daerah menyediakan fasilitas.

Kelompok Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di dalam melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan pada demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat dan kelestarian lingkungan hidup. BABV KETENTUAN PERIZINAN

Sesuai dengan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib : a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan me